Kemendikdasmen Dorong Sekolah Susun SOP Kedaruratan dan Gelar Simulasi Berkala

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong seluruh satuan pendidikan di Indonesia untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kedaruratan serta secara rutin melaksanakan simulasi tanggap darurat yang sesuai dengan potensi risiko di lingkungan masing-masing sekolah.

 

Hal ini disampaikan Direktur Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen GTKPG) Kemendikdasmen, Rachmadi Widdiharto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (24/7).

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh murid dan warga sekolah memiliki pemahaman yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil saat menghadapi situasi darurat atau bencana.

“Kami mendorong dan meminta setiap satuan pendidikan untuk memiliki SOP kedaruratan yang relevan dengan risiko di lingkungan masing-masing serta melaksanakan simulasi secara berkala. Tanpa SOP dan simulasi yang terstruktur, kita mempertaruhkan keselamatan murid dan seluruh warga sekolah,” tegas Rachmadi.

 

 

Ia menambahkan bahwa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur yang kuat.

Yang lebih penting adalah membangun sistem kesiapsiagaan yang sistematis dan menyeluruh, termasuk melibatkan semua pihak di sekolah.

 

Karena itu, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memegang peran strategis dalam memfasilitasi penyusunan SOP serta pelaksanaan simulasi kedaruratan secara berkala bersama siswa.

Hal ini sejalan dengan visi Kemendikdasmen untuk menjamin bahwa setiap anak Indonesia berhak atas lingkungan belajar yang aman dan mendukung pertumbuhan mereka secara optimal.

 

Lebih lanjut, Rachmadi menjelaskan bahwa penyusunan SOP kedaruratan juga merupakan bagian integral dari pelaksanaan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

SOP tidak hanya mencakup mitigasi risiko terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran, tetapi juga mencakup antisipasi terhadap berbagai risiko non-fisik lainnya, seperti kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah.

 

Sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional (HAN), Kemendikdasmen berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas sekolah dalam menerapkan SPAB secara utuh.

Dengan demikian, budaya aman di lingkungan sekolah dapat tumbuh, dan upaya pengurangan risiko bencana maupun risiko sosial bisa dilakukan secara lebih sistematis.

“Ini bukan sekadar rutinitas administratif. Ini soal melindungi anak-anak kita, mendidik mereka tentang kesiapsiagaan, dan membangun sekolah sebagai tempat yang benar-benar aman dan nyaman bagi proses belajar mereka,” pungkas Rachmadi. (*)