Wamendiktisaintek Dorong Kampus Aktif Atasi Masalah Lingkungan

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO– Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mendorong perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup di daerah masing-masing.

Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan lingkungan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Forum Rektor Perguruan Tinggi 2025: Kolaborasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berlangsung Senin (28/7), dan diikuti 41 pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

"Melalui Program Diktisaintek Berdampak yang digagas Menteri Brian Yuliarto, kami mendorong kampus menjadi entitas sosial dengan tingkat kepedulian lingkungan yang tinggi," ujar Fauzan dalam keterangan resmi di Jakarta.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam visi besar AstaCita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan berbagai program prioritas pembangunan berkelanjutan.

Fauzan menambahkan, perguruan tinggi harus tampil sebagai pelindung moral publik sekaligus motor inovasi ilmiah.

“Mari kita kawal lingkungan hidup dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai moral bangsa,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam forum tersebut menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat bergantung pada kontribusi sains dan riset.

Ia menyoroti peran kampus dalam validasi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), pengembangan teknologi pengelolaan sampah, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta pendidikan lintas disiplin terkait keberlanjutan.

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Hanif menyebut sebanyak 12 persen permohonan izin lingkungan pada 2023 ditolak karena tidak memenuhi syarat daya dukung.

Selain itu, emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022 mencapai 1,8 miliar ton CO₂e, meningkat dari 2020.

Jumlah sampah nasional pada 2023 tercatat 56,63 juta ton, namun hanya 39 persen yang terkelola.

Sementara itu, lebih dari 150 kabupaten/kota masih mencatatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di bawah 65.

“Di sinilah perguruan tinggi bisa berkontribusi nyata melalui pemodelan spasial, pelatihan teknis untuk pemerintah daerah, dan penyusunan dokumen pembangunan berbasis lingkungan,” kata Hanif. (*)