Pemkab Tanjabtim Desak Pengukuran Ulang Batas TN Berbak Sembilang
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanjabtim, Ali Fahruddin--
MUARASABAK, JAMBIEKSPRES.CO — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, untuk melakukan pengukuran ulang batas kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS).
Desakan ini muncul menyusul adanya revisi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan, dari SK Nomor 4649 Tahun 2015 menjadi SK Nomor 6613 Tahun 2021.
Dalam SK terbaru tersebut, sejumlah wilayah yang sebelumnya berstatus kawasan hutan mengalami perubahan status menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanjabtim, Ali Fahruddin, mengatakan bahwa pergeseran batas tersebut berdampak pada sejumlah desa di tiga kecamatan, yaitu Berbak, Nipah Panjang, dan Sadu.
Wilayah terdampak meliputi Desa Telago Limo, Sungai Rambut, Rantau Rasau, Simpang Datuk, Baku Tuo, Air Hitam, Sungai Sayang, Labuhan Pring, dan Sungai Benuh, dengan estimasi luas mencapai 6.000 hektare.
“Kami meminta pemerintah pusat melakukan pengukuran ulang batas TNBS dan lahan masyarakat agar jelas dan memiliki kepastian hukum,” tegas Ali Fahruddin.
Menurutnya, perubahan status menjadi APL membuka peluang pemanfaatan lahan untuk pembangunan daerah, seperti program ketahanan pangan nasional, pengembangan perkebunan, serta pembangunan fasilitas sosial.
Dalam pertemuan terbaru bersama KLHK di Jakarta, Pemkab Tanjabtim juga telah menyampaikan rencana pemanfaatan lahan APL untuk mendukung program swasembada pangan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (*)
“Inti dari pertemuan tersebut adalah KLHK berkomitmen untuk melakukan rekonstruksi batas. Kami berharap langkah ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Ali. (*)
- Tag
- Share
-
-
