Pemda Jambi Harus Proaktif Serap Stimulus Rp200 Triliun Himbara

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Adanya suntikan likuiditas Rp200 triliun ke Himpunan Bank Negara (Himbara) pada akhir pekan lalu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemda juga mesti Pro-Aktif memanfaatkan peluang ini. 

Hal itu diingatkan oleh Pengamat Ekonomi Jambi Dr. Noviardi Ferzi. Dari sisi makro, menurutnya dana tersebut akan menciptakan multiplier effect karena Himbara adalah bank dengan jaringan terluas dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun efektivitasnya tetap ditentukan oleh kecepatan konversi dana menjadi kredit murah. Jika hanya berfungsi sebagai bantalan kas, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan terbatas.

"Dalam konteks daerah, stimulus tersebut seharusnya diterjemahkan ke dalam paket ekonomi yang pro-rakyat. Masyarakat membutuhkan akses kredit lunak bagi UMKM, pedagang kecil, dan koperasi agar usaha mereka bisa berkembang tanpa beban bunga tinggi, " sebutnya. 

Menurutnya, dorongan yang bisa dilakukan Pemda agar kredit di daerahnya kebagian adalah dengan bersikap proaktif, bukan menunggu bola. Pertama, Pemda harus segera memetakan sektor unggulan daerah yang layak dibiayai dan punya prospek jelas, misalnya perkebunan sawit rakyat, karet, perikanan, pariwisata, serta UMKM perdagangan. Peta ini penting sebagai “menu” yang ditawarkan ke perbankan.

BACA JUGA:Kemenko Polkam Minta Pemda Deteksi Dini Potensi Konflik Sosial di Jambi

BACA JUGA:49 Titik Lahan Pinjam Pakai Pemda Diusulkan, Ingatkan Dapur Umum Jangan Tumpang Tindih

Kedua, Pemda perlu menjadi fasilitator antara pelaku usaha dengan bank Himbara. Banyak UMKM dan petani yang tidak bankable karena terkendala agunan atau laporan keuangan. 

"Di sinilah Pemda bisa hadir lewat koperasi, gapoktan, atau BUMD sebagai agregator sekaligus penjamin, sehingga bank lebih percaya menyalurkan kredit, " kata akademisi STIE Jambi ini kepada Jambi Ekspres (14/9). 

Lalu langkah ketiga, menurutnya, Pemda harus membuka komunikasi intensif dengan Himbara di daerah, bahkan jika perlu membuat kesepakatan khusus (MoU) agar sebagian porsi kredit nasional benar-benar masuk ke Jambi. Tanpa dorongan formal seperti ini, potensi Jambi tersisih karena dana akan lebih banyak terserap di provinsi besar yang lebih siap.

Selanjutnya, Pemda bisa menyiapkan program pendampingan teknis bagi UMKM, seperti pelatihan manajemen keuangan, sertifikasi produk, hingga bantuan digitalisasi. Bank akan lebih berani memberi kredit kalau pelaku usahanya punya kapasitas dan rekam jejak baik.

"Dengan langkah-langkah ini, Pemda Jambi bukan hanya jadi penonton, tetapi ikut “melobi” dan mengawal agar kredit pusat yang terbatas itu tetap mampir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jambi, " akunya. 

Kongkritnya, Noviardi mencontohkan, jika di Jambi bisa menyerap Rp4 triliun atau sekitar 2 persen dari total pagu Rp200 triliun, dampaknya akan signifikan bagi perekonomian daerah. Dengan asumsi kredit ini benar-benar disalurkan ke sektor produktif, maka ada beberapa hal yang akan terjadi.

"Pertama, dari sisi pertumbuhan ekonomi, Rp4 triliun yang digelontorkan ke masyarakat akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang bisa berlipat. Setiap satu rupiah kredit produktif yang dipakai untuk usaha biasanya mampu menghasilkan dua hingga tiga rupiah output baru. Artinya, Rp4 triliun bisa menggerakkan aktivitas ekonomi setidaknya Rp8–12 triliun. Ini akan mendongkrak kontribusi Jambi terhadap PDB nasional, sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal, " jelasnya. 

Lalu selanjutnya, dari sisi lapangan kerja, kredit Rp4 triliun jika diarahkan ke UMKM, pertanian, perkebunan, dan sektor jasa akan membuka banyak peluang kerja baru. Setiap UMKM yang mendapatkan akses permodalan biasanya mampu menambah karyawan atau memperbesar kapasitas usaha. Ini secara langsung menekan angka pengangguran terbuka di Jambi dan meningkatkan daya beli masyarakat.