Harus Cash atau Deposito, Anggota Komisi XII DPR RI Usulkan Formulasi Jamrek

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 28 Sep 2025 - 19:55

Sy Fasha dan Bahlil Lahadalia --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem Dapil Provinsi Jambi Sy Fasha mengusulkan adanya formulasi terbaru, terkait Jaminan Reklamasi (Jamrek) tambang batu bara kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Usulan ini disampaikan Fasha mengingat adanya perusahaan batu bara, khususnya yang beroperasi di Provinsi Jambi, yang mengabaikan reklamasi pascatambang.

Bahkan, 10 perusahaan batu bara yang ada di Jambi, sudah disanksi oleh Kementerian ESDM karena abai dalam reklamasi itu.

‘’Harus ada formulasi terbaru untuk jaminan reklamasi ini yang disesuaikan dengan produksi tambang batu baranya dalam satu tahun. Karena, kalau dia menambang 5 juta ton per tahun, tapi jaminan reklamasinya hanya 1-2 miliar saja, terlalu sedikit, terlalu kecil. Jadi perlu dibuatkan formulasinya seperti apa,’’ ujar Fasha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirjen Minerba serta tiga perusahaan pertambangan yakni PT Bharinto Ekatama, PT Insani Bara Perkasa, dan PT Singlurus Pratama.

Sebelumnya, 10 perusahaan batu bara yang beroperasi di Jambi dijatuhi sanksi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.

10 perusahaan itu, yakni PT Anugrah Mining Persada, PT Bangun Energi Perkasa, PT Batanghari Energi Prima, PT Batu Hitam Sukses, PT Duta Energy Indonesia, PT Indocomjaya Mulia Perkasa, PT Mahakarya Abadi Prima, PT Marga Bara Tambang, PT Subaru Duta Makmur dan PT Tebo Agung Internasional.

Sanksi yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) berupa penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan kepada 190 perusahaan tambang batu bara di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 10 perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Dirjen Minerba Nomor: 1533/MB.07/DJB.T/2025 yang bersifat penting dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, atas nama Menteri ESDM.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengambil langkah tegas kepada perusahaan-perusahaan tersebut karena kelalaian mereka dalam menempatkan jaminan reklamasi sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Sanksi administratif dijatuhkan setelah perusahaan tidak menanggapi tiga tahap peringatan sebelumnya, masing-masing tertuang dalam: Surat Peringatan I: Nomor T-2241/MB.07/DJB.T/2024 tanggal 10 Desember 2024, Surat Peringatan II: Nomor B-727/MB.07/DJB.T/2025 tanggal 16 Mei 2025, dan Surat Peringatan III.

Fasha lantas mencontohkan, terkait Jamrek, untuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang batu bara yang produksinya 5 juta ton/tahun, paling tidak Jamreknya 1 % dari profit yg didapat oleh Pemegang IUP.

‘’Kalau seandainya mereka mendapatkan keuntungan bersih 3 US Dolar, maka mereka harus setor jamrek minimal Rp 25 M,’’ ujar Fasha.

harus cash atau deposito, anggota komisi xii dpr ri usulkan formulasi jamrek                            jambi, jambiekspres.co-anggota komisi xii dpr ri dari fraksi nasdem dapil provinsi jambi  sy fasha  mengusulkan adanya formulasi terbaru, terkait jaminan reklamasi (jamrek) tambang batu bara kepada direktorat jenderal (ditjen) mineral dan batu bara (minerba) kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm).
usulan ini disampaikan fasha mengingat adanya perusahaan batu bara, khususnya yang beroperasi di provinsi jambi, yang mengabaikan reklamasi pascatambang.
bahkan, 10 perusahaan batu bara yang ada di jambi, sudah disanksi oleh kementerian esdm karena abai dalam reklamasi itu.
‘’harus ada formulasi terbaru untuk jaminan reklamasi ini yang disesuaikan dengan produksi tambang batu baranya dalam satu tahun. karena,  kalau dia menambang 5 juta ton per tahun, tapi jaminan reklamasinya hanya 1-2 miliar saja, terlalu sedikit, terlalu kecil. jadi perlu dibuatkan formulasinya seperti apa,’’ ujar fasha dalam rapat dengar pendapat (rdp) dan rapat dengar pendapat umum (rdpu) bersama dirjen minerba serta tiga perusahaan pertambangan yakni pt bharinto ekatama, pt insani bara perkasa, dan pt singlurus pratama.
baca juga:pt jambi waras buang limbah ke sungai batanghari, anggota dpr sy fasha lakukan sidak
baca juga:sy fasha silaturahmi dengan kapolda jambi pasca pelantikan
sebelumnya,  10 perusahaan batu bara yang beroperasi di jambi dijatuhi sanksi oleh kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) ri.
10 perusahaan itu, yakni pt anugrah mining persada, pt bangun energi perkasa, pt batanghari energi prima, pt batu hitam sukses, pt duta energy indonesia, pt indocomjaya mulia perkasa, pt mahakarya abadi prima, pt marga bara tambang, pt subaru duta makmur dan pt tebo agung internasional.
sanksi yang dikeluarkan melalui direktorat jenderal mineral dan batubara (dirjen minerba) berupa penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan kepada 190 perusahaan tambang batu bara di indonesia. dari jumlah tersebut, 10 perusahaan  yang beroperasi di provinsi jambi.
kebijakan ini tertuang dalam surat dirjen minerba nomor: 1533/mb.07/djb.t/2025 yang bersifat penting dan ditandatangani oleh direktur jenderal mineral dan batubara, tri winarno, atas nama menteri esdm.
sebelumnya, kementerian esdm mengambil langkah tegas kepada perusahaan-perusahaan tersebut  karena kelalaian mereka dalam menempatkan jaminan reklamasi sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. 
sanksi administratif dijatuhkan setelah perusahaan tidak menanggapi tiga tahap peringatan sebelumnya, masing-masing tertuang dalam: surat peringatan i: nomor t-2241/mb.07/djb.t/2024 tanggal 10 desember 2024, surat peringatan ii: nomor b-727/mb.07/djb.t/2025 tanggal 16 mei 2025, dan surat peringatan iii.
fasha lantas mencontohkan, terkait jamrek, untuk rencana kerja dan anggaran biaya (rkab)  tambang batu bara yang produksinya  5 juta ton/tahun, paling tidak jamreknya  1 % dari profit yg didapat oleh pemegang iup.
‘’kalau seandainya mereka mendapatkan keuntungan bersih  3 us dolar,  maka mereka harus setor jamrek minimal rp 25 m,’’ ujar fasha. 
jaminan tersebut, katanya, berupa dana cash atau deposito , bukan berupa surat jaminan pelaksanaan atau surety bond. setoran itu  bisa menjadi pnbp,’’ jelasnya.
‘’jadi, jamrek yang diserahkan itu berupa dana cash atau deposito, bukan surety bond. ini perlu digarisbawahi,’’ tegasnya.
terkait adanya 10 perusahaan batu bara di jambi yang disanksi kementerian esdm, fasha menyebut mereka abai dan tidak  punya itikad baik memperbaiki lingkungan pascatambang.
“perusuhaan-perusahaan batu bara tersebut tidak melaksanakan jamrek dan tidak punya niat baik untuk memperbaiki lingkungan pasca penambangan,” tegas fasha.
walikota jambi periode 2013-2023 itu memastikan, komisi xii dpr ri akan terus mengawasi perusahaan-perusahaan lainnya.
“khusus di jambi, kita punya 3 wakil di komisi xii, kami akan terus melakukan pengawasan terutama terkait jamrek itu, perbaikan pasca tambang terhadap seluruh perusahaan batu bara yang beroperasi di jambi,” pungkasnya. 
sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia meminta kepada 190 perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang izinnya ditangguhkan untuk segera membayar dana jaminan reklamasi dan pascatambang.
“sebenarnya kuncinya cuma satu saja, simpel, yaitu bayar jaminan reklamasi. itu kan hanya jaminan reklamasi,” ucap bahlil ketika ditemui di kantor kementerian esdm, jakarta, jumat.
bahlil menyampaikan dana jaminan tersebut nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk mereklamasi lahan pascatambang apabila perusahaan tersebut meninggalkan kewajibannya.
adapun dana yang harus dibayarkan oleh masing-masing perusahaan tergantung rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) yang diajukan perusahaan. dari rkab tersebut, akan dianalisis berapa kapasitas produksi perusahaan dan berapa area yang mau ditambang.
“kalau dia tidak membayar reklamasi pada saat setelah tambang, negara tidak susah untuk melakukan reklamasi karena ada jaminannya,” kata bahlil.
pernyataan tersebut terkait dengan kementerian esdm yang menangguhkan 190 izin tambang minerba sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh sektor pertambangan oleh direktorat jenderal minerba.
penangguhan tersebut berdasarkan surat direktorat jenderal mineral dan batu bara kementerian esdm nomor t-1533/mb.07/djb.t/2025.
direktur jenderal mineral dan batu bara tri winarno menyampaikan sudah memberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
akan tetapi, karena tidak ada tindak lanjut dari teguran yang diberikan, pemerintah menjatuhkan sanksi penghentian sementara kepada 190 perusahaan tambang terkait kewajiban perusahaan untuk menjamin kegiatan reklamasi dan pascatambang.
selama sanksi dikenakan, para pemegang izin usaha pertambangan (iup) diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan, termasuk juga lingkungan di wilayah izin usaha pertambangan.
saat ini, kementerian esdm sudah menerima rp30 triliun hingga rp35 triliun dana jaminan reklamasi dan pascatambang dari perusahaan minerba. (ant)