Pemerintah Buka Seleksi PPG 2025, Siapkan Generasi Baru Guru Profesional

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Pemerintah terus memperkuat pondasi pendidikan nasional dengan menyiapkan generasi guru baru yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global.

Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tahun 2025 resmi dibuka sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan setiap ruang kelas diisi oleh pendidik yang kompeten dan berakhlak mulia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa profesi guru memegang peranan strategis dalam kemajuan bangsa.

Bagi Mu’ti, peningkatan kualitas guru bukan hanya persoalan teknis pengajaran, tetapi juga upaya membangun karakter bangsa melalui sistem pendidikan yang bermartabat.
“PPG bukan sekadar syarat administratif untuk memperoleh sertifikat pendidik,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/10).

“Program ini adalah investasi negara untuk mencetak agen perubahan—guru yang bukan hanya mengajar, tetapi juga menanamkan nilai dan membangun peradaban.”
Ia menambahkan bahwa Kemendikdasmen menjadikan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai salah satu prioritas nasional di bidang pendidikan.

Menurutnya, profesionalisme guru hanya dapat tumbuh dalam sistem yang terencana, adil, dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa penetapan kuota peserta PPG 2025 dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.
Kuota tersebut dihitung berdasarkan Data Pokok Pendidik (Dapodik) serta hasil analisis kebutuhan guru nasional, yang memetakan kekurangan guru di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.

Pelaksanaan PPG nantinya dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang telah mendapatkan izin resmi untuk menyelenggarakan program studi PPG.
“Setiap calon guru yang lulus PPG akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas, terutama di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal),” ujar Nunuk. (*)