Sampai Oktober 2025, Tunggakan BPJS Kesehatan di Jambi Capai Rp 351 Milar

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 11 Nov 2025 - 20:31

LAYANAN KESEHATAN : Masyarakat mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi layanan program. FOTO: Bakar/je--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jambi menyebutkan total tunggakan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Jambi mencapai Rp351 miliar per Oktober 2025.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Jambi Agusrianto di Jambi, Selasa, mengatakan jumlah tunggakan tersebut berasal dari akumulasi iuran peserta sejak pertama kali mendaftar program jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan setempat mencatat tunggakan iuran peserta JKN terbagi ke dalam tiga kelas kepesertaan, yaitu kelas 1 sebesar Rp68 miliar, kelas 2 sebesar Rp97 miliar dan kelas 3 sebesar Rp186 miliar.

Sementara itu, tunggakan di Kota Jambi lebih dari Rp71 miliar, dengan rincian kelas 1 sekitar Rp23 miliar, kelas 2 sekitar Rp22 miliar dan kelas 3 sekitar Rp26 miliar.

Menurut dia, peserta banyak menunggak iuran BPJS Kesehatan dan fenomena tersebut dipengaruhi oleh faktor lupa serta kekecewaan, namun sebagian besar didominasi oleh faktor ekonomi.

Pihaknya terus membiayai pelayanan kesehatan meski tunggakan iuran peserta besar, dengan biaya pelayanan di Kota Jambi mencapai Rp753 miliar dan Provinsi Jambi lebih dari Rp1 triliun, yang mencakup layanan kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan.

Pemerintah pusat, kata dia, tengah mengupayakan langkah konkret terkait rencana pemutihan untuk membebaskan masyarakat dari beban tunggakan iuran BPJS Kesehatan itu.

Pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menghapus iuran tertunggak dari para peserta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Program itu diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu agar tetap bisa memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala masalah administrasi.

"Kami masih menunggu regulasi dari pusat terkait kebijakan tersebut dan berharap sistem implementasinya dapat segera direalisasikan sehingga langkah ini dapat terlaksana dengan efektif," kata Agusrianto.

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang tergolong tidak mampu mulai akhir 2025. Program ini ditujukan untuk peserta mandiri yang beralih menjadi penerima bantuan iuran (PBI), serta masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTKS). Langkah ini diharapkan bisa meringankan beban warga yang selama ini kesulitan membayar iuran, sekaligus memastikan mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan.

Untuk mendapatkan penghapusan tunggakan, peserta perlu melakukan registrasi ulang melalui aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp 0811-8-165-165, atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Peserta yang belum terdaftar di DTKS wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi Cek Bansos atau melalui kantor desa/kelurahan. Pemerintah menegaskan bahwa penghapusan ini hanya berlaku bagi peserta yang statusnya diverifikasi sebagai masyarakat tidak mampu.

Program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional. Selain itu, kebijakan ini menjadi bentuk nyata prinsip gotong royong dan keadilan dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data BPJS Kesehatan dan Kemenko PM, pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp20 triliun untuk membantu sekitar 23 juta peserta yang memiliki tunggakan maksimal 24 bulan.

sampai oktober 2025, tunggakan bpjs kesehatan di jambi capai rp 351 milar                            jambi, jambiekspres.co-badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan cabang jambi menyebutkan total tunggakan iuran peserta program jaminan kesehatan nasional (jkn) di provinsi jambi mencapai rp351 miliar per oktober 2025.
kepala bagian sumber daya manusia (sdm) umum dan komunikasi bpjs kesehatan cabang jambi agusrianto di jambi, selasa, mengatakan jumlah tunggakan tersebut berasal dari akumulasi iuran peserta sejak pertama kali mendaftar program jaminan kesehatan.
bpjs kesehatan setempat mencatat tunggakan iuran peserta jkn terbagi ke dalam tiga kelas kepesertaan, yaitu kelas 1 sebesar rp68 miliar, kelas 2 sebesar rp97 miliar dan kelas 3 sebesar rp186 miliar.
sementara itu, tunggakan di kota jambi lebih dari rp71 miliar, dengan rincian kelas 1 sekitar rp23 miliar, kelas 2 sekitar rp22 miliar dan kelas 3 sekitar rp26 miliar.
baca juga:purbaya siapkan anggaran rp 200 triliun untuk hapus tunggakan iuran bpjs kesehatan
baca juga:dinsos kerinci tanggung biaya bpjs kesehatan 36 ribu warga
menurut dia, peserta banyak menunggak iuran bpjs kesehatan dan fenomena tersebut dipengaruhi oleh faktor lupa serta kekecewaan, namun sebagian besar didominasi oleh faktor ekonomi.
pihaknya terus membiayai pelayanan kesehatan meski tunggakan iuran peserta besar, dengan biaya pelayanan di kota jambi mencapai rp753 miliar dan provinsi jambi lebih dari rp1 triliun, yang mencakup layanan kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan.
pemerintah pusat, kata dia, tengah mengupayakan langkah konkret terkait rencana pemutihan untuk membebaskan masyarakat dari beban tunggakan iuran bpjs kesehatan itu.
pemutihan tunggakan bpjs kesehatan merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menghapus iuran tertunggak dari para peserta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. program itu diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu agar tetap bisa memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala masalah administrasi.
"kami masih menunggu regulasi dari pusat terkait kebijakan tersebut dan berharap sistem implementasinya dapat segera direalisasikan sehingga langkah ini dapat terlaksana dengan efektif," kata agusrianto.
sebelumnya, pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran bpjs kesehatan bagi peserta yang tergolong tidak mampu mulai akhir 2025. program ini ditujukan untuk peserta mandiri yang beralih menjadi penerima bantuan iuran (pbi), serta masyarakat miskin yang tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (dtks). langkah ini diharapkan bisa meringankan beban warga yang selama ini kesulitan membayar iuran, sekaligus memastikan mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan.
untuk mendapatkan penghapusan tunggakan, peserta perlu melakukan registrasi ulang melalui aplikasi mobile jkn, layanan whatsapp 0811-8-165-165, atau langsung ke kantor bpjs kesehatan terdekat. peserta yang belum terdaftar di dtks wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi cek bansos atau melalui kantor desa/kelurahan. pemerintah menegaskan bahwa penghapusan ini hanya berlaku bagi peserta yang statusnya diverifikasi sebagai masyarakat tidak mampu.
program penghapusan tunggakan bpjs kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional. selain itu, kebijakan ini menjadi bentuk nyata prinsip gotong royong dan keadilan dalam sistem jaminan kesehatan di indonesia. berdasarkan data bpjs kesehatan dan kemenko pm, pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga rp20 triliun untuk membantu sekitar 23 juta peserta yang memiliki tunggakan maksimal 24 bulan.
terpisah, anggota komisi ix dpr ri edy wuryanto mengingatkan kebijakan pemerintah menghapus tunggakan iuran bpjs kesehatan bagi peserta mandiri harus disertai upaya memperkuat kedisiplinan pembayaran iuran.
“banyak peserta mandiri yang berhenti membayar bukan karena tidak mau, tetapi karena memang tidak mampu. dengan penghapusan tunggakan ini, mereka bisa kembali aktif tanpa beban utang dan memperoleh kembali hak konstitusionalnya atas layanan kesehatan,” kata edy di jakarta, senin.
ia pun menilai kebijakan tersebut merupakan langkah progresif untuk memulihkan hak layanan kesehatan masyarakat.
diketahui, pemerintah memutuskan menghapus tunggakan iuran bpjs kesehatan bagi peserta yang tidak mampu membayar untuk membantu jutaan warga yang kehilangan hak atas pelayanan akibat menunggak iuran.
berdasarkan data pemerintah, terdapat lebih dari 23 juta peserta yang sempat nonaktif. sebagian besar mereka berasal dari kalangan pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah.
selain itu, pemerintah pun mengalokasikan tambahan anggaran hingga rp20 triliun guna memperkuat keuangan bpjs kesehatan hingga 2026.
menurut edy, langkah tersebut sejalan dengan semangat gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional (jkn) serta dapat menyehatkan neraca keuangan bpjs kesehatan sekaligus membuka kembali akses layanan bagi jutaan warga.
meskipun demikian, edy menekankan pentingnya penegakan disiplin pembayaran bagi peserta yang mampu. ia mendorong pemerintah mengaitkan keaktifan kepesertaan bpjs dengan layanan publik, seperti pembuatan sim, skck, maupun izin usaha.
“yang miskin ditanggung negara, tetapi yang mampu harus tetap membayar. prinsip gotong royong ini harus ditegakkan agar masyarakat memahami bahwa bpjs bukan sekadar bantuan, melainkan kewajiban bersama,” ujarnya.
edy juga menyoroti ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah yang masih menjadi persoalan. ia mencontohkan keluhan masyarakat di kalimantan tengah yang kesulitan memperoleh layanan cepat meski telah menjadi peserta aktif bpjs.
“jangan sampai warga di daerah membayar iuran yang sama, tetapi menerima pelayanan berbeda. keadilan sosial di bidang kesehatan menuntut pemerataan fasilitas dan tenaga medis di seluruh wilayah,” katanya.
untuk itu, ia mendorong kementerian kesehatan memperkuat puskesmas dan rumah sakit tipe c di daerah terpencil serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan sarana penunjang agar manfaat bpjs benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
edy memastikan komisi ix dpr ri akan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemutihan secara ketat, termasuk akurasi data penerima manfaat. ia menilai pemetaan data harus dilakukan secara presisi oleh bps dan kementerian sosial agar bantuan tepat sasaran. (ant)