Izin Keluar Bulan Depan, Sumur Rakyat Akan Tambah Produksi Minyak Nasional

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Rabu , 12 Nov 2025 - 20:41

SUMUR TUA: Aparat kepolisian saat melakukan penutupan sumur minyak ilegal di Tahura, Jambi, beberapa waktu lalu. Mulai bulan depan, izin pengelolaan sumur rakyat tersebut akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Sebanyak 11.509 sumur minyak yang dikelola masyarakat yang tersebar di tiga kabupaten di Jambi, yakni Sarolangun, Batang Hari dan Muaro Jambi, izinnya akan dikeluarkan Desember 2025 mendatang.

Jumlah ini didapat setelah adanya rapast finalisasi yang dilaksanakan oleh Pemprov Jambi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan hal tersebut. Menurutnya, pihaknya akan mengeluarkan izin yang melegalkan 45 ribu sumur rakyat, termasuk di Jambi, sehingga minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur tersebut dapat dihitung sebagai produksi nasional.

“Mulai tahun ini, bulan Desember, insya Allah izinnya (keluar). Mereka (pengelola sumur rakyat) bisa kerja dan (tidur) nyenyak, tanpa ada ketakutan,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

Adapun izin yang dimaksud adalah izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

Bahlil memaparkan bahwa sumur rakyat sudah ada sejak pasca-kemerdekaan. Akan tetapi, belum ada regulasi yang melegalkan keberadaan sumur-sumur tersebut.

Imbasnya, masyarakat yang mengelola sumur minyak ditakut-takuti oleh oknum-oknum dan preman-preman.

Oleh karena itu, Bahlil meyakini pemberian izin untuk mengelola sumur rakyat dapat memberi ketenangan bagi para pengelola. Ia juga menambahkan, aturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

“Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan,” tuturnya.

Bahlil juga menyampaikan rencana tersebut telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, Prabowo berpesan kepada dirinya untuk mengeluarkan aturan yang baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan memberi keadilan bagi masyarakat.

“Saya izin sama Pak Presiden Prabowo, apa kata penutup Pak Presiden? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan dan memberi keadilan, lakukan,” kata Bahlil.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat.

Sebagian besar sumur dikelola masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga di sekitar wilayah penambangan.

Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

izin keluar bulan depan, sumur rakyat akan tambah produksi minyak nasional                            jambi, jambiekspres.co-sebanyak 11.509 sumur minyak yang dikelola masyarakat yang tersebar di tiga kabupaten di jambi, yakni sarolangun, batang hari dan muaro jambi, izinnya akan dikeluarkan desember 2025 mendatang.
jumlah ini didapat setelah adanya rapast finalisasi yang dilaksanakan oleh pemprov jambi.
menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia menegaskan hal tersebut. menurutnya, pihaknya akan mengeluarkan izin yang melegalkan 45 ribu sumur rakyat, termasuk di jambi,  sehingga minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur tersebut dapat dihitung sebagai produksi nasional.
“mulai tahun ini, bulan desember, insya allah izinnya (keluar). mereka (pengelola sumur rakyat) bisa kerja dan (tidur) nyenyak, tanpa ada ketakutan,” ucap bahlil dalam rapat kerja bersama komisi xii dpr ri di kompleks parlemen ri, jakarta, selasa.
adapun izin yang dimaksud adalah izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir november 2025.
bahlil memaparkan bahwa sumur rakyat sudah ada sejak pasca-kemerdekaan. akan tetapi, belum ada regulasi yang melegalkan keberadaan sumur-sumur tersebut.
imbasnya, masyarakat yang mengelola sumur minyak ditakut-takuti oleh oknum-oknum dan preman-preman.
oleh karena itu, bahlil meyakini pemberian izin untuk mengelola sumur rakyat dapat memberi ketenangan bagi para pengelola. ia juga menambahkan, aturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.
“yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan,” tuturnya.
bahlil juga menyampaikan rencana tersebut telah direstui oleh presiden prabowo subianto. ia mengungkapkan, prabowo berpesan kepada dirinya untuk mengeluarkan aturan yang baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan memberi keadilan bagi masyarakat.
“saya izin sama pak presiden prabowo, apa kata penutup pak presiden? kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan dan memberi keadilan, lakukan,” kata bahlil.
berdasarkan data kementerian esdm, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni aceh, sumatera utara, jambi, sumatera selatan, jawa tengah, dan jawa timur, menyusul diterbitkannya peraturan menteri esdm nomor 14 tahun 2025 tentang pengelolaan sumur minyak rakyat.
sebagian besar sumur dikelola masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga di sekitar wilayah penambangan.
kementerian esdm telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 oktober 2025.
hasil pendataan tersebut menjadi dasar penetapan sumur yang masih aktif dan layak berproduksi.
selama empat tahun masa penanganan, kegiatan produksi akan didampingi oleh pt pertamina (persero) dan pt medco energi guna memastikan keselamatan kerja serta penerapan praktik teknik yang baik (good engineering practices).
direktur jenderal migas kementerian esdm laode sulaeman menegaskan bahwa kegiatan produksi hanya boleh dilakukan pada sumur yang sudah tercatat dalam hasil inventarisasi nasional.
hasil minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh pertamina atau kontraktor kontrak kerja sama (kkks) dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah indonesia (indonesian crude price/icp). 
anggota komisi xii dpr ri dapil jambi, cek endra menilai, ini salah satu strategi jangka menengah untuk menaikkan lifting nasional dan memperkuat kemandirian energi.
"kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola melalui mekanisme bumd, koperasi atau umkm, dampaknya bukan cuma ke peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan ekonomi rakyat, dan menekan praktik ilegal yang selama ini marak di lapangan," ucapnya.
ia juga mengapresiasi langkah kementerian esdm yang telah menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan permen 14/2025, yakni inventarisasi sumur minyak masyarakat dan sebentar lagi penetapan hasil inventarisasi melalui rapat tim gabungan pusat-daerah, penunjukan bumd/koperasi/umkm pengelola, penandatanganan kerja sama dengan kkks hingga persetujuan akhir oleh menteri esdm melalui skk migas.
cek endra menilai mekanisme tersebut sudah menunjukkan arah tata kelola yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya yang tidak tertangani secara sistematis.
ia juga menegaskan legalisasi sumur rakyat akan memberi efek ganda terhadap ekonomi lokal.
"kebijakan ini akan menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan jasa pengeboran, transportasi, bengkel, dan umkm sekitar wilayah operasi. ini multiplier effect yang nyata bagi masyarakat jambi dan daerah penghasil energi lainnya," ungkapnya.
sebagai perbandingan, cek endra menyoroti keberhasilan beberapa daerah lain seperti musi banyuasin (sumatera selatan) yang sudah lebih dulu menata sumur rakyat melalui bumd dan kkks sehingga produksi meningkat dan praktik ilegal menurun.
sedangkan di aceh, legalisasi dilakukan bertahap dengan fokus pada keselamatan dan lingkungan. sementara di bojonegoro (jawa timur), pola kerja sama antara koperasi unit desa (kud) dan pertamina telah terbukti efektif dan berkelanjutan.
"kalau musi banyuasin bisa cepat, aceh bisa disiplin, dan bojonegoro bisa kompak, jambi juga pasti bisa. asal ada kemauan dan koordinasi lintas sektor, hasilnya nyata," ujarnya.
lebih lanjut, cek endra memastikan bahwa komisi xii dpr ri akan terus mengawal pelaksanaan permen esdm 14/2025 secara ketat.
melalui dpr, ia berencana akan meminta perkembangan penunjukan pengelola sumur rakyat oleh para gubernur dalam 90 hari ke depan.
"kami ingin memastikan kebijakan ini tidak berhenti di atas kertas. legalisasi sumur rakyat harus benar-benar berdampak terhadap peningkatan lifting nasional, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil energi. ini momentum emas untuk menjadikan rakyat sebagai bagian resmi dari memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional," ucapnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 13 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan