Kemendagri Minta Pemprov Percepat Realisasi Anggaran

Belanja Baru Terealisasi 66 Persen

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Instruksi ini disampaikan menyusul capaian realisasi yang dinilai belum optimal hingga pertengahan November.

Berdasarkan data per 16 November 2025, realisasi APBD Pemprov Jambi baru mencapai 79,26 persen. Adapun realisasi belanja tercatat masih berada pada angka 66,78 persen. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat meminta daerah melakukan akselerasi agar pendapatan dan belanja daerah dapat lebih maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengakui capaian tersebut masih tergolong rendah, namun, menurutnya realisasi APBD Jambi masih berada dalam koridor yang baik. Ia menjelaskan, rendahnya serapan anggaran terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi belanja modal dan penyerahan hibah.

Ia menambahkan, sejumlah kendala teknis masih menjadi tantangan dalam penyelesaian proyek-proyek fisik, sehingga berdampak pada lambatnya pencairan anggaran. Meski demikian, pemerintah daerah disebut terus melakukan langkah percepatan agar target dapat terpenuhi hingga akhir tahun.

BACA JUGA:Dana BKBK Bisa Dicairkan Setelah Pengesahan APBD Kabupaten

BACA JUGA:DPRD Sepakati KUA PPAS APBD 2026

“Ada beberapa kendala terkait dengan realisasi belanja ini, salah satunya untuk belanja modal. Itu baru capaiannya rata-rata baru direalisasikan baru 30 persen, begitu selesai baru direalisasikan 100 persen. Dikarenakan berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan pisik,” jelas Sudirman. 

Menurutnya, Pemprov Jambi berkomitmen menindaklanjuti arahan Kemendagri dengan mempercepat proses administrasi, mendorong percepatan pekerjaan lapangan, serta memastikan setiap kegiatan strategis daerah berjalan sesuai jadwal. 

"Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan serapan anggaran sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat," harapnya.

Meskipun realisasi belanja baru mencapai 66 persen, Sekda menegaskan bahwa serapan anggaran masih berada di jalur yang tepat dan ditargetkan mencapai 95 persen pada akhir tahun. Keterlambatan lebih karena pembayaran pekerjaan menunggu pengesahan APBD -Perubahan yang dievaluasi Kemendagri hingga 22 Oktober lalu. (*)