Pembentukan TKPSDA Pengabuan–Lagan, Ingatkan Sungai Bukan Urusan Satu Kementerian

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Kamis , 04 Dec 2025 - 21:28

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Agus Sunaryo--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Sungai Pengabuan Lagan resmi dibentuk. Tim ini di Ketuai Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo. Hal ini menambah TKPSDA yang telah ada seperti TKPSDA Sungai Batanghari.

Adapun TKPSDA periode masa tugas 2025-2030 ini dilantik oleh Gubernur Jambi yang diwakili Sekda Provinsi Jambi Sudirman. Tim ini bukan kaleng-kaleng, berisikan semua unsur, mulai dari unsur pemerintah, non pemerintahan seperti aktivis lingkungan, Forum DAS, perwakilan pemuda hingga petani ada didalamnya.

Usai pengukuhan, Sekda menegaskan bahwa pengelolaan wilayah sungai tidak bisa lagi dibebankan hanya pada satu instansi. Pengukuhan TKPSDA Pengabuan Lagan adalah mandat untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Ini dalam upaya untuk mengatasi secara bersama. Pengukuhan dan pelantikan kepengurusan itu sebetulnya bagian dari upaya bersama. Jadi tidak hanya kepentingan kementerian saja, tapi juga dinas, dan kepentingan masyarakat," ujar Sudirman kepada Jambi Ekspres.

Ia menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) harus terlibat aktif dalam mengakomodir isu-isu di lapangan, mulai dari potensi banjir, kekeringan, hingga ketersediaan air baku.

"Hal ini harus ditangani secara bersama oleh seluruh stakeholder," tambahnya.

Dalam susunan kepengurusan tim ini dilantik berdasarkan jabatan. Yakni diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi, yang saat ini dijabat Agus Sunaryo, dalam pelantikan Agus diwakili oleh Kabid Infraswil Bappeda Samsul Bahri. Kemudian, Ketua Harian Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muzakir. Sebagai anggota dari pemerintahan seperti Kepala SDA Dinas PUPR Provinsi Jambi Yazzer Arafat dan 6 orang lainnya.

Serta dari kalangan non pemerintahan mulai dari Warsi, Walhi, hingga Perkumpulan Petani Pemakai Air Setia Nusantara.

Sebelumnya, dilakukan sidang IV Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Batanghari Tahun 2025 berlangsung di kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI. Hal itu sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan di Wilayah Sungai Batanghari.

"Melalui forum ini, para anggota TKPSDA dari unsur pemerintah, akademisi, pakar, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan kebijakan serta program pengelolaan SDA," sebut Kepala Bidang SDA Yazzer Arafat.

Agenda rapat mencakup evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, pemetaan isu-isu krusial di wilayah DAS Batanghari, serta pembahasan langkah strategis dan rekomendasi teknis untuk tahun mendatang. "Rapat ini juga menjadi momentum penting untuk memastikan harmonisasi kebijakan antar sektor dan antar wilayah, guna menjamin pemanfaatan air yang adil, efisien, dan ramah lingkungan untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, hingga keberlanjutan ekosistem," sebutnya. (*)

pembentukan tkpsda pengabuan–lagan, ingatkan sungai bukan urusan satu kementerian                            jambi, jambiekspres.co- tim koordinasi pengelolaan sumber daya air (tkpsda) sungai pengabuan lagan resmi dibentuk. tim ini di ketuai kepala bappeda provinsi jambi agus sunaryo. hal ini menambah tkpsda yang telah ada seperti tkpsda sungai batanghari. 
adapun tkpsda periode masa tugas 2025-2030 ini dilantik oleh gubernur jambi yang diwakili sekda provinsi jambi sudirman. tim ini bukan kaleng-kaleng, berisikan semua unsur, mulai dari unsur pemerintah, non pemerintahan seperti aktivis lingkungan, forum das, perwakilan pemuda hingga petani ada didalamnya. 
usai pengukuhan, sekda menegaskan bahwa pengelolaan wilayah sungai tidak bisa lagi dibebankan hanya pada satu instansi. pengukuhan tkpsda pengabuan lagan adalah mandat untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
"ini dalam upaya untuk mengatasi secara bersama. pengukuhan dan pelantikan kepengurusan itu sebetulnya bagian dari upaya bersama. jadi tidak hanya kepentingan kementerian saja, tapi juga dinas, dan kepentingan masyarakat," ujar sudirman kepada jambi ekspres.
baca juga:pemberdayaan teknologi dan integrasi sumber daya modal utama
baca juga:kadis pupr dan bkpsdm diganti, 48 pejabat sungai penuh dilantik
ia menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) harus terlibat aktif dalam mengakomodir isu-isu di lapangan, mulai dari potensi banjir, kekeringan, hingga ketersediaan air baku. 
"hal ini harus ditangani secara bersama oleh seluruh stakeholder," tambahnya.
dalam susunan kepengurusan tim ini dilantik berdasarkan jabatan. yakni diketuai oleh kepala bappeda provinsi jambi, yang saat ini dijabat agus sunaryo, dalam pelantikan agus diwakili oleh kabid infraswil bappeda samsul bahri. kemudian, ketua harian kepala dinas pupr provinsi jambi, muzakir. sebagai anggota dari pemerintahan seperti kepala sda dinas pupr provinsi jambi yazzer arafat dan 6 orang lainnya. 
serta dari kalangan non pemerintahan mulai dari warsi, walhi, hingga perkumpulan petani pemakai air setia nusantara. 
sebelumnya, dilakukan sidang iv tim koordinasi pengelolaan sumber daya air (tkpsda) wilayah sungai batanghari tahun 2025 berlangsung di kantor balai wilayah sungai (bws) sumatera vi. hal itu sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan di wilayah sungai batanghari. 
"melalui forum ini, para anggota tkpsda dari unsur pemerintah, akademisi, pakar, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan kebijakan serta program pengelolaan sda," sebut kepala bidang sda yazzer arafat. 
agenda rapat mencakup evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, pemetaan isu-isu krusial di wilayah das batanghari, serta pembahasan langkah strategis dan rekomendasi teknis untuk tahun mendatang. "rapat ini juga menjadi momentum penting untuk memastikan harmonisasi kebijakan antar sektor dan antar wilayah, guna menjamin pemanfaatan air yang adil, efisien, dan ramah lingkungan untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, hingga keberlanjutan ekosistem," sebutnya. (*)

Tag

Share