PBB Tak Boleh Jadi Tulang Punggu PAD, Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Masyarakat

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi yang menembus angka 108 persen dari target patut diapresiasi sebagai keberhasilan kinerja fiskal pemerintah daerah. 

Namun, di balik angka tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dijawab agar keberhasilan PAD tidak berhenti sebatas capaian administratif, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan PAD, menurut kalangan akademisi, harus diiringi arah pembangunan yang berimbang dan berpihak pada masyarakat. Terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan ekonomi riil warga.

Akademisi Universitas Jambi, Prof. Haryadi, menilai realisasi PAD di atas target bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan konsistensi kebijakan, tata kelola keuangan yang baik, serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. 

BACA JUGA:Pendapatan Pajak di Kota Jambi Tembus 108 Persen

BACA JUGA:RSUD Abdul Manap Memprihatinkan, Setengah Ruangan Rusak dan Pendapatan Turun Tajam

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan PAD secara ekonomi tidak cukup diukur dari persentase capaian semata.

“Secara ekonomi, peningkatan PAD baru bisa disebut sukses apabila beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Prof. Haryadi.

Selama ini, salah satu sumber utama PAD daerah juga masih bertumpu pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Jambi, masih menjadikan PBB sebagai andalan penerimaan. Padahal, ketergantungan berlebihan pada sektor ini memiliki keterbatasan dan risiko, terutama jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan sektor ekonomi produktif.

“PBB itu sifatnya relatif stagnan. Semua daerah memungutnya, tetapi tidak bisa dijadikan tulang punggung PAD dalam jangka panjang,” katanya.

Menurut Prof. Haryadi, pemerintah daerah perlu menggeser paradigma pengelolaan PAD. Dari sekadar optimalisasi pungutan menuju strategi penguatan ekonomi masyarakat. Kunci peningkatan PAD yang berkelanjutan justru terletak pada meningkatnya aktivitas ekonomi, daya beli, dan produktivitas warga.

Jika sektor perdagangan, jasa, UMKM, hingga ekonomi kreatif bergerak dengan baik, maka pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan PAD secara alami dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, PAD bukan lagi tujuan utama, melainkan konsekuensi dari ekonomi yang tumbuh sehat.

“Perkuat dulu geliat ekonomi masyarakat. Ketika ekonomi bergerak, di hilirnya PAD akan ikut meningkat,” jelasnya.

Ia menegaskan, peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dan saling menguatkan. Jangan sampai PAD meningkat melalui tekanan pajak, sementara ekonomi masyarakat justru stagnan atau melemah.