Berharap Perhatian Serius Prabowo, Selesaikan Polemik Zona Merah

DPRD Kota Jambi Resmi Bentuk Pansus 

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO – Polemik zona merah yang menyeret ribuan warga kota Jambi akhirnya mendapat perhatian serius DPRD Kota Jambi. Melalui rapat paripurna, DPRD resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Polemik Zona Merah, Rabu (31/12/2025).

Pansus tersebut diketuai Muhili Amin, dengan Umar Faruk sebagai Wakil Ketua dan Ahmad Faisal sebagai Sekretaris. 

Pembentukan pansus ini menjadi tindak lanjut atas aksi unjuk rasa warga dari tujuh kelurahan di Kecamatan Kota Baru yang menuntut kejelasan status tanah mereka.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), menegaskan bahwa persoalan zona merah menyangkut hak dasar masyarakat sehingga harus ditangani secara serius dan terbuka.

BACA JUGA:Minta Pemkot Bentuk Tim Zona Merah, Fasha Siap Kawal di Senayan

BACA JUGA:Gelombang Besar Tolak Zona Merah, Ratusan Massa Kepung Pertamina EP, DPRD Putuskan Bentuk Pansus Zona Merah

“Sebanyak 5.506 sertifikat hak milik (SHM) dengan luas kurang lebih 1.400 hektare dinyatakan masuk zona merah dan diklaim sebagai aset negara. Banyak warga dirugikan karena sertifikatnya diblokir,” ujar KFA.

Ia menambahkan, DPRD Kota Jambi tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Karena itu, pansus akan bekerja dengan melibatkan lintas sektor, baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Kami akan melibatkan Pemkot Jambi, DPR RI Komisi XII Dapil Jambi, serta instansi terkait lainnya. Ini harus diselesaikan secara komprehensif,” tegasnya.

Mulai Januari 2026, pansus akan menyusun agenda kerja, termasuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Pertamina, BPN, Pemkot Jambi, serta pendampingan dari Kejaksaan Negeri dan lembaga terkait.

Selain itu, DPRD juga akan memanggil warga dan forum masyarakat terdampak agar memperoleh informasi yang utuh dan transparan terkait proses penerbitan sertifikat hingga pemblokiran yang kini menjadi polemik.

“Kami juga akan berkonsultasi langsung ke pemerintah pusat, baik ke ATR/BPN, Pertamina, maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, agar tidak terjadi perbedaan persepsi,” jelas KFA.

Ia berharap polemik zona merah mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga solusi terbaik bagi masyarakat bisa segera ditemukan.