Tebo Kekurangan ASN
KONSULTASI: PJ Bupati Tebo Aspan bersama BKPSDM Tebo melakukan kunjungan dan konsultasi ke kantor BKN--
Pemkab Tebo Minta Penambahan ke BKN
MUARATEBO-Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tebo, membuat Penjabat Bupati Tebo Aspan bersama Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tebo melakukan kunjungan dan konsultasi ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kita sampaikan ke BKN, jika ASN di Kabupaten Tebo masih minim dan belum merata,dan banyak menumpuk di Kota Kabupaten," ungkapnya,
Lanjutnya, data dari BKPSDM Tebo jumlah ASN yang pensiun per tahunnya mencapai 200 orang. Sedangkan jumlah yang diterima tidak sebanyak itu, tentu hal ini menjadi permasalahan bagi Pemkab Tebo.
Diakui Aspan, ASN di Kabupaten Tebo berada di Kota, sedangkan di sejumlah daerah di pelosok masih kurang. Hal ini, akan menjadi catatan agar terjadi pemerataan.
"Semua menumpuk di kota, padahal seperti Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Pendidik di daerah masih kekurangan," tambahnya.
Untuk itu, dirinya berkonsultasi dan meminta izin ke Kemendagri, KASN dan aturan terbaru harus berkonsultasi dengan BKN.
"BKN siap mencarikan solusi untuk penambahan pegawai di tahun ini dengan pembukaan tenaga PPPK," ujarnya
Diakui Aspan, dari hasil sidak selama ini Tenaga Kesehatan dinilai banyak menumpuk di kota. Kedepannya, distribusi tenaga medis harus merata, termasuk ke wilayah-wilayah perbatasan kabupaten dan daerah terpencil yang sangat membutuhkan ASN. "Besok akan kita panggil Kadis Kesehatan dan BKPSDM untuk melakukan pemetaan," katanya.
Menurutnya, untuk ke depan, baik di desa dan wilayah perbatasan, jangan sampai ketika seorang tenaga kesehatan baru diangkat beberapa bulan, sudah minta pindah lagi ke kota. Dari tahun ke tahun hal seperti ini terjadi berulang kali, "Pekan depan kita akan lakukan pemetaan terutama tenaga kesehatan," ujarnya.
Lanjutnya, suatu daerah dianggapnya kelebihan pegawai bila persentase belanja pegawainya di atas 50%. Setelah pemetaan usai, dikatakannya, perlahan untuk kelebihan pegawai di wilayah kota akan didistribusikan ke desa yang kekurangan ASN Tenaga Kesehatan.
Dirinya juga mengestimasikan, pemetaan itu berlangsung selama 1 sampai 2 pekan ini termasuk pemetaan. Kemudian mengatur tunjangan ASN ketika dipindahkan ke daerah baru. (bjg)