Perekonomian dan Sistem Keuangan RI Terjaga

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 30 Jan 2024 - 16:11

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan saat konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (30/1/2024). FOTO : ANTARA/Imamatul Silfia--

Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.

Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.

“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu. (ant)

perekonomian dan sistem keuangan ri terjaga                             jakarta, jambiekspres.co-komite stabilitas sistem keuangan (kssk) menyatakan perekonomian dan sistem keuangan indonesia terjaga sepanjang 2023 dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi.
“kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik secara keseluruhan pada 2023 terjaga baik dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjuts.an,” kata menteri keuangan sri mulyani indrawati saat konferensi pers kssk di jakarta, selasa.
pernyataannya tersebut menimbang kinerja stabilitas sistem keuangan indonesia pada kuartal iv-2023 yang terjaga dalam kondisi baik di tengah perlambatan ekonomi serta ketidakpastian pasar keuangan global.
menurut bendahara negara tersebut, kinerja positif tersebut didukung oleh sistem keuangan domestik yang resilien serta koordinasi dan sinergi dari seluruh komponen kssk yang terus diperkuat.
baca juga:nekat ke jember, dhea arviana hanya kantongi uang rp 400 ribu
baca juga:60 pelajar rebut hadiah jambi ekspres studi ke singapura
ke depan, sri mulyani mengatakan kssk terus berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga perekonomian indonesia.
hal itu dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi serta ketidakpastian pada level global di tahun ini.
pasalnya, bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.
selain mengawasi dinamika global, menkeu bersama gubernur bank indonesia (bi) perry warjiyo, ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk) mahendra siregar, dan ketua lembaga penjamin simpanan (lps) purbaya yudhi sadewa selaku anggota kssk juga tetap mewaspadai kondisi dan dinamika perekonomian domestik.
kssk juga terus mengawasi kemungkinan rambutan yang terjadi akibat risiko global yang berpotensi memengaruhi perekonomian dan sistem keuangan indonesia.
“kami berempat terus berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi global dan berlanjutnya ketidakpastian pada 2024,” ujar menkeu.
menteri keuangan sri mulyani indrawati juga mengatakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
“kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. jadi, kami akan terus merumuskan langkah apbn sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata sri mulyani saat konferensi pers komite stabilitas sistem keuangan (kssk) di jakarta, selasa.
seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.
sementara itu, anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. pada 2023, anggaran bansos mencapai rp476 triliun, lalu naik sebesar rp20 triliun menjadi rp496 triliun pada 2024.
dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti program keluarga harapan (pkh) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (kpm) dan kartu sembako untuk 18,7 juta kpm.
menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat (dpr) dan disetujui menjadi undang-undang (uu) apbn.
meski begitu, sri mulyani menggarisbawahi intervensi apbn dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar rp104,2 triliun pada tahun lalu dan rp114,3 triliun pada tahun ini.
anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.
“jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam apbn,” kata menkeu. (ant)