Sabtu, 23 Nov 2024
Network
Beranda
Berita Utama
Terkini
Disway
Jambi Bisnis
Jambi Raya
Metropolis
Olahraga
Pendidikan
Hiburan
Advertorial
Society
Opini
Buser
Nasional
Internasional
Politik
Gaya Hidup
Viral
Network
Beranda
Berita Utama
Detail Artikel
KPK Harus Kooperatif Hadirkan Firli
Reporter:
Admin
|
Editor:
Admin
|
Senin , 23 Oct 2023 - 23:47
kpk harus kooperatif hadirkan firli jakarta-mantan penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) yudi purnomo mengatakan pimpinan lembaga antirasuah itu harus kooperatif untuk menghadirkan ketua kpk firli bahuri dalam pemeriksaan di polda metro jaya sebagai saksi kasus dugaan pemerasan di kementerian pertanian. "pimpinan kpk bukan hanya menyampaikan ketidakhadiran firli kemarin, jumat (20/10), tetapi juga harus kooperatif menghadirkan firli bahuri ke polda metro jaya, selasa (24/10), besok, agar jangan mangkir lagi," kata yudi di jakarta, senin. menurut yudi, pimpinan kpk memiliki tanggung jawa untuk membawa dan memastikan firli bahuri hadir memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya dan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan pemerasan oleh pimpinan kpk terkait dugaan korupsi di kementerian pertanian (kementan). absensi firli bahuri pada panggilan pertama menjadi insiden memalukan bagi lembaga antirasuah tersebut. "insiden mangkirnya ketua kpk firli bahruri pada jumat lalu sangat memalukan muruah kpk sebagai lembaga penegak hukum, yang seharusnya patuh hukum," tegasnya. apalagi, lanjut yudi, yang menyampaikan alasan ketidakhadiran firli memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya adalah pimpinan kpk. oleh karena itu, pimpinan harus kooperatif menghadirkan firli di polda metro jaya pada pemeriksaan hari selasa. "kalau pimpinan kpk ingin datang juga untuk menemani sebagai solidaritas, ya, silakan saja; tapi firli datang, wajib," tegas yudi. pemengaruh antikorupsi di media sosial itu mengingatkan bahwa pemanggilan kedua firli sebagai saksi telah disampaikan polda metro jaya, baik melalui surat panggilan maupun diumumkan ke publik. "jadi, tidak ada alasan lagi untuk mangkir pemanggilan sebagai saksi," imbuhnya. belajar dari pengalaman saat menjadi penyidik kpk, yudi mengatakan bahwa saat mengusut kasus korupsi di suatu lembaga negara, lembaga tersebut harus bersikap kooperatif menghadirkan saksi-saksi dari internal yang dipanggil oleh penyidik. "maka, kpk pun harus seperti itu," kata anggota satgassus pencegahan korupsi polri itu. yudi juga mengingatkan bahwa siapa pun yang berusaha merintangi upaya penyidikan polisi bisa dikenakan pidana sesuai pasal 21 undang-undang tindak pidana korupsi dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun. "oleh karena itulah, diharapkan semua pihak kooperatif agar penuntasan kasus ini cepat tuntas sebagai bagian upaya pemberantasan korupsi di indonesia," ujar yudi purnomo. (ant)
«
1
2
Tag
# kpk harus kooperatif
Share
Koran Terkait
Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 24 Oktober 2023
Berita Terkini
Cara Merawat Pakaian Berbahan Dasar Ramah Lingkungan
Gaya Hidup
34 menit
Usut Tuntas Kasus Polisi Tembak Polisi
Buser
34 menit
Sahbirin Noor Terancam Dijemput Paksa KPK
Buser
34 menit
Polri Bongkar 397 Kasus TPPO, 904 Korban Diselamatkan
Buser
34 menit
Siapkan Antisipasi Cuaca untuk Pilkada
Politik
34 menit
Berita Terpopuler
Tidak Akan Tergesa-gesa Putusakan Kebijakan PPDB Zonasi
Pendidikan
19 jam
Genk Motor Kian Sadis
Berita Utama
19 jam
Pembangunan SDM Berkualitas Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Pendidikan
19 jam
Sempat Blokir Jalan Nasional Kerinci-Bangko Pasca Bentrok, 6 Pemuda Terduga Pelaku Pengeroyokan Diamankan
Jambi Raya
21 jam
SAH Bangga dan Terharu Prabowo Hapus Utang Nelayan dan Petani
Politik
18 jam
Berita Pilihan
Makanan Bersantan Sebaiknya Tidak Dipanaskan Berulang, Ini Saran Dokter
Gaya Hidup
2 minggu
Ko Apex Kekasih Dinar Candy Jalani Sidang Perdana Kasus Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan
Buser
2 bulan
VIRAL! Siswi SMP di Kota Jambi jadi Korban Perundungan, Disundut Rokok hingga Disiram Minuman
Buser
2 bulan
Investor Mesti Kebut Jalan Khusus, Walau Ada Hambatan di Pembebasan Lahan
Berita Utama
2 bulan
Pj Bupati/Walikota dan Calon Petahana Diminta Jangan Libatkan ASN di Pilkada
Politik
2 bulan