Bukan Pemekaran, Pengamat Usulkan Pemda Minta Utamakan Soal Infrastruktur Jalan

Presiden RI Joko Widodo--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) ke Jambi Wilayah Barat yang dijadwalkan 2 hingga 3 April mesti dimanfaatkan optimal oleh Pemerintah Daerah untuk menyampaikan aspirasi.

Pesan yang disampaikan ke orang nomor 1 di Indonesia itu haruslah hal yang paling dibutuhkan daerah dan masyarakat.

Salah satu yang utama adalah peningkatan infrastruktur jalan nasional yang belum representatif (sesuai standar besarnya) di Jambi.

Lantaran jalan di Jambi lebarnya masih belum sesuai standar di beberapa kabupaten seperti Kerinci - Bangko.

Hal itu diakui oleh Pakar Ekonomi Provinsi Jambi Prof. Dr.H. Syamsurijal Tan, SE,MA. 

Ia berharap Pemimpin di Pemda Bungo, Kerinci, Sungai Penuh dan lainnya yang dikunjungi Presiden mesti memfokuskan pada infrastruktur, karena hal itu mahal.

BACA JUGA:Komoditas Beras Penyumbang Inflasi

BACA JUGA:Laka Lantas, Pemotor Dilarikan ke Rumah Sakit


APEL GELAR PASUKAN : Pengecekan pasukan saat apel gelar pasukan kemarin (1/4), dalam rangka pengamanan presiden Joko Widodo yang salah satunya akan mengunjungi Kabupaten Bungo. (Inzet) Presiden Jokowi. FOTO: BADRI/ANTARA/JAMBIEKSPRES --

"Aspirasi Pemda harus fokus ke infrastruktur jalan saat Presiden berkunjung. Seperti Bungo ke Bangko, Sarolangun ke daerah lainnya, dan Bangko ke Kerinci. Diusulkan dulu agar ke depan menjadi prioritas," ucap pria yang menjabat Ketua Senat Universitas Jambi ini.

Prof. Tan menilai seperti jalan di Bangko-Kerinci masih tidak standar karena lebar  jalan yang kecil, yang langsung dibatasi jurang dan tebing. 

"Ini agar ditekel oleh pemerintah pusat agar jalan itu benar-benar representatif menghubungkan Kabupaten Kerinci-Merangin - Sarolangun dan Bungo. Karena beberapa kabupaten iti terhubung," jelasnya.

Hal itu teramat penting karena jalan mempengaruhi faktor inflasi Jambi. Seperti distribusi hasil pertanian seperti kentang dan Cabe dari Kerinci yang tak berjalan, akibat distributor lebih memilih menjual ke Provinsi Sumatera Barat.

BACA JUGA:Komisi VIII DPR Ingatkan Dana Kemaslahatan BPKH Harus Untuk Masyarakat

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan