Pasca Lebaran SAH Fokus Agenda Legislasi Dan Program Kerja Aspirasi Dapil

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Rabu , 17 Apr 2024 - 21:17

Anggota komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM ketika melakukan kunjungan di Dapil belum lama ini. --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Pasca merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Anggota komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) langsung di hadapkan dengan berbagai tugas legislasi sebagai seorang wakil rakyat.

Hal ini di sampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu di sela - sela acara silahturahmi lebaran di kediamannya, Rabu (17/4) di kawasan Telanaipura Jambi.

"Habis lebaran ada beberapa agenda legislasi yang menjadi prioritas dewan, salah satunya yang mendesak masalah harmonisasi draft beberapa RUU sebelum paripurna pengesahan, di samping agenda pembahasan pagu anggaran di APBN P 2024, dan yang terpenting pelaksanaan program aspirasi di daerah pemilihan dengan mitra kerja," jelas bapak beasiswa Jambi tersebut.

Terkait dengan agenda tersebut SAH yang merupakan salah seorang pentolan Fraksi Gerindra ini mengatakan akan fokus mencermati isu - isu yang menjadi domain kerja komisi IX tentang transformasi layanan kesehatan termasuk pengangkatan honorer tenaga kesehatan menjadi ASN.

Sedangkan untuk pembahasan APBN Perubahan 2024 juga masih tahap pembicaraan di tingkat komisi.

"Di 2024 ini kita berharap tak terjadi anomali anggaran, yang biasanya anggaran perubahan membahas penambahan anggaran. Maka kita upayakan menghindari pemotongan anggaran dari pagu yang di tetapkan," katanya.

Masalah anggaran ini menurut SAH menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi DPR karena tanpa pengawasan pemerintah seolah tidak memiliki skema pembiayaan pembangunan.

Pemerintah pusat seyogyanya lebih memiliki akurasi perencanaan agar ada kepastian pembangunan. "Ke depan DPR akan lebih berhati - hati dalam mengesahkan anggaran karena pemerintah dinilai kurang memiliki komitmen untuk melaksanakan apa yang di tetapkan," sebutnya.

Jadi tuntutan legislasi ke depan harus juga mempertimbangkan kinerja keuangan yang bisa di tunjukan pemerintah, jangan memberi harapan palsu kepada rakyat, dijanjikan tapi dana pembangunan nya tidak ada. (*)

pasca lebaran sah fokus agenda legislasi dan program kerja aspirasi dapil                            jambi, jambiekspres.co- pasca merayakan hari raya idul fitri 1445 h anggota komisi ix dpr ri dr. ir. h. a.r. sutan adil hendra, mm (sah) langsung di hadapkan dengan berbagai tugas legislasi sebagai seorang wakil rakyat. 
hal ini di sampaikan anggota fraksi partai gerindra dpr ri itu di sela - sela acara silahturahmi lebaran di kediamannya, rabu (17/4) di kawasan telanaipura jambi.
"habis lebaran ada beberapa agenda legislasi yang menjadi prioritas dewan, salah satunya yang mendesak masalah harmonisasi draft beberapa ruu sebelum paripurna pengesahan, di samping agenda pembahasan pagu anggaran di apbn p 2024, dan yang terpenting pelaksanaan program aspirasi di daerah pemilihan dengan mitra kerja," jelas bapak beasiswa jambi tersebut.
baca juga:habis puasa syawal 6 hari, sah perkuat silahturahmi halal bi halal
baca juga:kemnaker segera tindaklanjuti 1.475 laporan thr kepada 930 perusahaan
terkait dengan agenda tersebut sah yang merupakan salah seorang pentolan fraksi gerindra ini mengatakan akan fokus mencermati isu - isu yang menjadi domain kerja komisi ix tentang transformasi layanan kesehatan termasuk pengangkatan honorer tenaga kesehatan menjadi asn.
sedangkan untuk pembahasan apbn perubahan 2024 juga masih tahap pembicaraan di tingkat komisi.
"di 2024 ini kita berharap tak terjadi anomali anggaran, yang biasanya anggaran perubahan membahas penambahan anggaran. maka kita upayakan menghindari pemotongan anggaran dari pagu yang di tetapkan," katanya.
baca juga:hari pertama pasca lebaran, sah serap aspirasi dengan buka kantor 
baca juga:kunjungan kerja spesifik, sah pantau persiapan pilkada 2024
masalah anggaran ini menurut sah menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi dpr karena tanpa pengawasan pemerintah seolah tidak memiliki skema pembiayaan pembangunan.
pemerintah pusat seyogyanya lebih memiliki akurasi perencanaan agar ada kepastian pembangunan. "ke depan dpr akan lebih berhati - hati dalam mengesahkan anggaran karena pemerintah dinilai kurang memiliki komitmen untuk melaksanakan apa yang di tetapkan," sebutnya.
baca juga:antisipasi kenaikan harga daging, sah minta pemerintah gelar operasi pasar
jadi tuntutan legislasi ke depan harus juga mempertimbangkan kinerja keuangan yang bisa di tunjukan pemerintah, jangan memberi harapan palsu kepada rakyat, dijanjikan tapi dana pembangunan nya tidak ada. (*)

Tag

Share