Bupati Tanjabbar Ikuti Rakor Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi Kepala Daerah se-Provinsi Jambi

KUALATUNGKAL, JAMBIEKSPRES.CO - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, didampingi Pj. Sekretaris Daerah H. Dahlan, S.Sos., MM, bersama Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Drs. Encep Jarkasih, mengikuti Rapat Koordinasi Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi Kepala Daerah se-Provinsi Jambi. Acara ini berlangsung di Swiss-belHotel Jambi, Selasa (23/04/2024).

Sebagai pembicara dalam acara tersebut, hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I, Edi Suryanto, dan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat.

Bupati Tanjung Jabung Barat saat acara--

Gubernur Jambi, Al Haris, menekankan pentingnya pembinaan dari KPK bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi, untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai aturan dan sistem yang benar dalam penggunaan uang negara. 

"Kita berkerja harus mengetahui aturan dan sistem yang benar dalam mempergunakan uang negara dengan sebaik-baiknya dijalur yang benar dan aturan yang benar, tidak merugikan negara," ucap Gubernur Jambi Al Haris.

Bupati Tanjab Barat bersama kepala inspektorat Tanjab Barat--

BACA JUGA:Tangis Haru Mengiringi Pisah Sambut Kepala MAN 2 Kota Jambi

BACA JUGA:Lakukan Pembersihan Internal, 66 Pegawai KPK yang Terlibat Pungli di Rutan Cabang KPK Dipecat

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I, Edi Suryanto, menjelaskan bahwa dalam pemberantasan korupsi terdapat tiga strategi pendekatan. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan bahaya korupsi. 

Bupati Tanjab Barat saat acara--

Selanjutnya, Kedua yakni pendekatan pencegahan dengan memperbaiki sistem untuk menutup peluang korupsi. Ketiga, pendekatan penindakan melalui penegakan hukum yang tegas, akuntabel, profesional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, para Kepala Inspektorat, dan Penyuluh AntiKorupsi.(*)