Pokir Jadi Warning KPK, Perdagangan Pengaruh di Jambi Kategori Rentan

“Pokok-pokok pikiran dewan ini yang harus dipahami, apa yang dimaksud dengan pokok-pokok pikiran yang biasa disebut pokir. Pokir ini didapat dari masing-masing dewan saat reses atau turun ke masyarakat yang kemudian dibahas dan disampaikan,”sambungnya.

Selain itu diingatkan pula agar Dewan tak boleh mengintervensi kebijakan yang ada dieksekutif terkait pengangkatan jabatan. 

"Hasil survei SPI telah terbukti dan terkonfirmasi perdagangan pengaruh masih tinggi di Jambi," ucapnya.

Dari capaian tinjauan tahun lalu itu, Harun mengakui ada semacam rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

BACA JUGA:Dugaan Korupsi APD di Kemenkes, KPK Periksa Anggota DPR asal Jambi Ihsan Yunus

BACA JUGA:KPK Setor Rp8,2 Miliar Uang Pengganti Terpidana Richard Walikota Ambon

Dan KPK juga bersurat ke Pemda Jambi untuk menindaklanjuti hasil SPI.

"Jika tak ditindaklanjuti maka ada konsekuensinya termasuk kami akan melakukan monitoring apakah evaluasinya ditindaklanjuti benar sebagian atau sudah seluruhnya, termasuk rekomendasi audit tertentu," akunya.

Ia menerangkan rekomendasi ini menyeluruh untuk eksekutif maupun legislatif di Jambi.

"Rekomendasi tak spesifik, evaluasi nilai terendah adalah masih tak jauh di perdagangan pengaruh," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen terus untuk memberantas korupsi.

BACA JUGA:KPK Fasilitasi Salat Id Tahanan di Rutan KPK, Ini Jadwal Kunjungannya

BACA JUGA:KPK Sita Chevrolet Biscayne Milik Andhi Pramono

“Kita sepaham bagaimana pemberantasan korupsi itu menjadi agenda terpenting bagi bangsa kita. Kami belajar dari dprd yang lalu. Alhamdulillah kami udah ketok palu lima kali dan bisa berjalan dengan baik. Teman teman bisa menjaga integritas kita, menjaga harga diri martabat kehormatan lembaga DPRD Jambi,”btegasnya.

“Harapan kami kedepan, mari sama- sama jaga nama baik Provinsi Jambi dan bagaimana memberantas korupsi menjadi agenda strategis kita yang dampaknya membangun kesadaran kolektif anak negeri sehingga korupsi jadi musuh bersama,” pungkasnya. (*)