KPU Pastikan Keamanan Data Pemilih Pilkada 2024

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Sabtu , 04 May 2024 - 12:55

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos memberikan keterangan kepada wartawan --

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan komitmennya untuk menjaga data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Hal ini disampaikan oleh Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, sebagai tanggapan terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menyerukan perlunya KPU untuk mencegah kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

"Kita mencatat peringatan dari Mendagri, dan kami menunggu hasilnya. KPU sudah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Polri untuk membentuk satuan tugas (satgas) keamanan siber," ujar Betty di Kantor KPU RI.

Ketika ditanya apakah KPU bisa menjamin keamanan data pemilih dengan adanya sistem keamanan, Betty menyatakan bahwa KPU akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga data pemilih.

BACA JUGA:Bakal Ada 3 Tersangka Baru

"Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak, kami dapat menjaga data pemilih sebaik mungkin. Kami akan berusaha semaksimal mungkin," tambahnya.

Sementara itu, Kemendagri telah menyerahkan DP4 yang berisikan data lengkap 207.110.768 warga negara, terdiri atas 103.228.748 laki-laki dan 103.882.020 perempuan.

Data tersebut akan digunakan oleh KPU sebagai dasar untuk verifikasi lapangan dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dalam pernyataannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan KPU RI tentang potensi pelanggaran hukum jika terjadi kebocoran data pemilih ke pihak yang tidak berwenang.

"Tindakan pidana dapat terjadi jika terjadi kebocoran data pemilih karena Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, yang mulai berlaku efektif pada Oktober 2024. Ada risiko hukum jika terjadi kebocoran data," jelas Tito di Kantor KPU RI, Kamis.

Mantan Kapolri ini menekankan pentingnya KPU memastikan sistem keamanannya, terutama dalam hal keamanan siber. Data yang diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU mencakup nama dan alamat lengkap pemilih.

Tito juga mengungkapkan bahwa lembaga berwenang seperti BSSN dan Laboratorium Forensik Polri akan membantu menjaga keamanan data pemilih Pilkada 2024.

"Kami dari Kemendagri baru saja membentuk tim untuk membantu memperkuat sistem keamanan, termasuk sistem keamanan internal KPU. Mari kita jaga bersama-sama," pungkasnya. (ant)

kpu pastikan keamanan data pemilih pilkada 2024                            jakarta, jambiekspres.co-komisi pemilihan umum (kpu) ri menegaskan komitmennya untuk menjaga data pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
hal ini disampaikan oleh anggota kpu ri, betty epsilon idroos, sebagai tanggapan terhadap pernyataan menteri dalam negeri, tito karnavian, yang menyerukan perlunya kpu untuk mencegah kebocoran data pemilih pilkada 2024.
"kita mencatat peringatan dari mendagri, dan kami menunggu hasilnya. kpu sudah bekerja sama dengan badan siber dan sandi negara (bssn) serta polri untuk membentuk satuan tugas (satgas) keamanan siber," ujar betty di kantor kpu ri.
ketika ditanya apakah kpu bisa menjamin keamanan data pemilih dengan adanya sistem keamanan, betty menyatakan bahwa kpu akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga data pemilih.
baca juga:jelang ppdb, sah minta pemerintah antisipasi dampak inflasi sektor pendidikan
baca juga:bakal ada 3 tersangka baru
"mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak, kami dapat menjaga data pemilih sebaik mungkin. kami akan berusaha semaksimal mungkin," tambahnya.
sementara itu, kemendagri telah menyerahkan dp4 yang berisikan data lengkap 207.110.768 warga negara, terdiri atas 103.228.748 laki-laki dan 103.882.020 perempuan.
data tersebut akan digunakan oleh kpu sebagai dasar untuk verifikasi lapangan dalam menyusun daftar pemilih tetap (dpt).
dalam pernyataannya, menteri dalam negeri, tito karnavian, mengingatkan kpu ri tentang potensi pelanggaran hukum jika terjadi kebocoran data pemilih ke pihak yang tidak berwenang.
"tindakan pidana dapat terjadi jika terjadi kebocoran data pemilih karena undang-undang pdp, perlindungan data pribadi, yang mulai berlaku efektif pada oktober 2024. ada risiko hukum jika terjadi kebocoran data," jelas tito di kantor kpu ri, kamis.
mantan kapolri ini menekankan pentingnya kpu memastikan sistem keamanannya, terutama dalam hal keamanan siber. data yang diserahkan oleh kemendagri kepada kpu mencakup nama dan alamat lengkap pemilih.
tito juga mengungkapkan bahwa lembaga berwenang seperti bssn dan laboratorium forensik polri akan membantu menjaga keamanan data pemilih pilkada 2024.
"kami dari kemendagri baru saja membentuk tim untuk membantu memperkuat sistem keamanan, termasuk sistem keamanan internal kpu. mari kita jaga bersama-sama," pungkasnya. (ant)

Tag

Share