APBN Regional Jambi Menjadi Shock Absorber

Untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat

DI TENGAH ketidakpastian perekonomian global, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga baik dan masih mencatatkan surplus didorong oleh belanja dan pendapatan negara yang terkendali sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Menteri Keuangan, 26 April 2024. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp620,01 triliun (22,1% dari target APBN). Sedangkan Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp611,9 triliun (18,4% dari pagu APBN). 

Melalui berbagai alat kebijakan dan instrumen yang dimiliki, kinerja APBN sampai dengan akhir Triwulan I 2024 tetap terjaga baik. Optimisme tersebut didukung dengan kondisi perkonomian regional yang solid, termasuk di Provinsi Jambi.

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp1.603,50 miliar atau terkontraksi sebesar 12,22% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan yang cukup signifikan pada jenis PPN sebesar 16,74% (y-o-y). Dari sisi perpajakan internasional hingga 31 Maret 2024, Bea Masuk (BM) terealisasi sebesar Rp1,78 miliar atau sebesar 15,95% dari target dengan Bea Keluar (BK) terealisasi sebesar Rp24,10 miliar atau sebesar 6,53% dari target.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi, Burhani AS melalui siaran rilisnya mengatakan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp282,29 miliar atau tumbuh 2,56% dari realisasi tahun 2023. PNBP Lainnya terealisasi sebesar Rp27,79 miliar hingga 31 Maret 2024. Capaian tersebut adalah yang terkecil dari dalam 3 tahun terakhir. Terutama dikarenakan penurunan PNBP Kendaraan (yang biasanya mendominasi) dan PNBP Kepelabuhan. "Sementara itu, PNBP BLU s.d. bulan Maret 2024 terealisasi sebesar Rp10,76 miliar. Pendapatan ini disumbang oleh sektor Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (satker UIN STS Jambi, UNJA, dan Poltekkes Jambi) serta Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (satker Rumkit Bhayangkara)," jelasnya.

Capaian realisasi penerimaan didukung oleh pelaksanaan belanja pemerintah pusat yang cukup optimal. Realisasi belanja negara s.d. bulan Maret 2024 mencapai Rp4.982,73 miliar dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat/KL Regional mencapai Rp1.804,54 miliar atau tumbuh 57,21% dari realisasi tahun 2023. Terjadi peningkatan pada empat komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial. Dari keempat belanja tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada belanja bantuan sosial dengan kenaikan sebesar Rp11,93 miliar atau tumbuh 839,99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan signifikan ini dikarenakan realisasi beasiswa bidikmisi dan KIP 3 Kuliah pada UIN STS Jambi dan IAIN Kerinci dimana tahun sebelumnya banyak disalurkan bulan April tetapi pada tahun ini, penyaluran dipercepat ke bulan Maret.

Kemudian, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan bulan Maret 2024 telah mencapai Rp3.178,19 miliar atau telah terealisasi sebesar 21,66%. "TKDD memiliki fungsi sebagai pendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Sampai saat ini, TKDD masih menjadi komponen penyumbang pendapatan APBD terbesar bagi Provinsi Jambi," sebutnya.

Penyaluran Dana Desa mengalami peningkatan sebesar 9,72% dibandingkan tahun lalu dikarenakan percepatan realisasi pada beberapa komponen TKDD. Peningkatan tertinggi terjadi pada penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar Rp116,62 miliar kemudian diikuti dengan Dana Desa sebesar Rp105,87 miliar. Akan tetapi, sampai dengan bulan Maret 2024, belum terdapat penyaluran DAK Fisik dan Transfer Hibah dikarenakan belum adanya regulasi dari pusat.

Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat merangkul dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satunya melalui bantuan pembiayaan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR di Provinsi Jambi s.d. 31 Maret 2024 telah disalurkan kepada 15.863 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp1.270,22 miliar. "Dua sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi adalah sektor pertanian perburuan, dan kehutanan dengan jumlah penyaluran Rp829,15 milliar atau sebesar 65,3%. Adapun kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran sebesar Rp195,25 miliar kepada 2.373 debitur," ujar Burhani.

Di tengah tantangan global, kinerja APBN hingga akhir Triwulan I 2024 tetap solid dan berfungsi sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi dalam menghadapi eskalasi risiko geopolitik global. Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi sebagai pengelola APBN di Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. (*)