MAKI Dorong APH Bersinergi dalam Tangani Korupsi Pertambangan

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKi) mengadvokasi kolaborasi antara aparat penegak hukum (APH) untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di sektor pertambangan.

Boyamin dari MAKI menyatakan bahwa sinergi antara APH menjadi kunci dalam menegakkan hukum terhadap jaringan bisnis yang terlibat dalam sektor pertambangan.

"Para aparat penegak hukum di Indonesia seharusnya bersatu dan berkolaborasi untuk mendukung penanganan kasus tindak pidana korupsi di sektor pertambangan," ujarnya di Jakarta.

Menurut Boyamin, penanganan korupsi di sektor pertambangan harus dilakukan dengan tegas dan adil. Penggunaan hukum administratif seperti pencabutan izin atau pemberian denda dinilainya tidak cukup efektif karena memungkinkan para pelaku korupsi untuk menghindari sanksi yang lebih berat.

BACA JUGA:KPK Periksa 6 Saksi Telusuri Aliran Uang Korupsi APD

BACA JUGA:Pedagang Minta Disodomi Sejumlah Anak Remaja

"Dampak korupsi di sektor ini sangat merugikan, baik dari segi kerusakan lingkungan maupun kerugian negara yang signifikan," tambahnya.

Saat ini, tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung tengah menginvestigasi sejumlah kasus korupsi yang terjadi di sektor pertambangan. Salah satunya adalah kasus korupsi timah yang diperkirakan telah merugikan negara hingga mencapai Rp300 triliun. Boyamin menekankan pentingnya APH untuk bersatu dalam memerangi korupsi, tanpa adanya konflik kepentingan yang tidak perlu.

MAKI juga mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian untuk turut terlibat dalam penanganan kasus-kasus besar korupsi di sektor pertambangan. Mereka siap mengambil langkah hukum lebih lanjut jika penyidikan tidak mengarah kepada para pelaku utama, termasuk yang diidentifikasi dengan inisial RBS.

Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menegaskan komitmennya untuk terus menyelidiki kasus korupsi di sektor pertambangan. Dia memastikan bahwa pihaknya tidak akan segan untuk menindak siapa pun yang terlibat dalam indikasi korupsi, termasuk RBS.

"Masyarakat dan media memiliki peran penting dalam memantau proses hukum ini dan memberikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang," tambahnya.

Febrie juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga dapat memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. (ant)