DPRD Kota Jambi Sukses Gelar Paripurna

Ketua DPRD Kota Jambi menyerahkan pandangan umum Fraksi kepada Pj Walikota Jambi.--

Ia menyebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp52,052 miliar. Sementara itu, total aset Pemerintah Kota Jambi per 31 Desember 2023 mencapai Rp4,81 triliun, meningkat Rp94,52 miliar atau 2% dibandingkan tahun 2022.

Dalam sambutannya, Purwaningsih mengapresiasi kerja sama yang baik antara Pemerintah, DPRD, FORKOPIMDA, dan seluruh komponen masyarakat dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Sementara pada saat pandangan umum fraksi, dihadiri 24 anggota dewan sementara 21 lainnya tidak hadir. 

Pada Paripurna tersebut, dari 8 fraksi hanya 4 fraksi yang membacakan pandangan umumnya. Yaitu Partai PDI Perjuangan (PDIP) Fraksi Partai Demokrat kebangsaan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golkar.

Keempat fraksi yang membacakan pandangan umum, semuanya menyoroti atas kinerja RSUD Abdul Manap kota Jambi, yang beberapa hari belakangan ini menjadi sorotan masyarakat, akibat kekosongan obat-obatan di rumah sakit tersebut. 

Pada paripurna ini, RSUD Abdul Manap, rumah sakit milik pemerintah Kota Jambi, terlilit hutang sebesar Rp17,8 miliar. Rinciannya adalah Rp7 miliar untuk hutang obat-obatan dan Rp10,8 miliar untuk hutang jasa pelayanan. 

Hal ini memicu reaksi dari berbagai fraksi di DPRD Kota Jambi yang menyarankan agar Pj Walikota Jambi mengevaluasi dan mengganti Direktur Utama rumah sakit jika tidak mampu mengelola dengan baik.

Frans Sugama dari Fraksi Partai PDI Perjuangan menginginkan adanya pergantian Dirut jika kinerja tidak membaik. Rominop dari Fraksi Partai Demokrat Kebangsaan menyarankan evaluasi manajemen secara terstruktur. Zayadi dari Fraksi Partai PKS meminta perbaikan layanan kesehatan dan penanganan kekosongan obat yang telah terjadi selama berbulan-bulan. Sementara Kemas Faried Alfarelly dari Fraksi Partai Golkar menegaskan pentingnya audit keuangan dan evaluasi manajemen rumah sakit untuk mencegah beban tambahan pada APBD Kota Jambi.

Sementara Pj Walikota Jambi, Sri Purwaningsih pada sesi wawancara berjanji untuk menindaklanjuti masukan dari berbagai fraksi dengan cepat. Dia menyatakan bahwa kesehatan adalah urusan dasar yang harus dilaksanakan untuk masyarakat, dan dia akan mengkoordinasikan penyelesaian masalah RSUD Abdul Manap. Mengenai kemungkinan pergantian Dirut, Sri Purwaningsih akan menentukan langkah tersebut berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi mendalam. (*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan