Kesuksesan SAH Perjuangkan Agar Negara Selalu Hadir untuk Kesejahteraan Buruh

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Selasa , 09 Jul 2024 - 21:39

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM ketika menghadiri acara sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan.--

“Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,” pungkasnya. (*)

kesuksesan sah perjuangkan agar negara selalu hadir untuk kesejahteraan buruh                            jambi, jambiekspres.co – anggota komisi ix dpr ri dr. ir. h. a.r. sutan adil hendra, mm terus memperjuangkan negara pun selalu hadir untuk menjaga kesejahteraan buruh, bahkan bagi yang terkena pemutusan hubungan kerja (phk), yakni melalui program jaminan kehilangan pekerjaan (jkp).
sejak resmi berlaku pada 1 februari 2022, lebih dari 12 juta pekerja telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta jkp.
baca juga:kundapil aspiratif, sah temui tokoh masyarakat minta masukan pembangunan
baca juga: sah dorong percepatan rumah sakit di jambi jadi type a
"jkp merupakan amanat undang-undang (uu) nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang sekarang sudah diubah menjadi uu nomor 6 tahun 2023. untuk mengatur pelaksanaan, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jkp," ungkap sah di jakarta, selasa (9/6) kemarin.
selanjutnya sah juga mengatakan program jkp merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan buruh, baik sebelum, selama bahkan pasca bekerja.
baca juga: sah dorong percepatan rumah sakit di jambi jadi type a
baca juga: ketika sah bicara diversifikasi pangan di provinsi jambi
sebelum adanya program tersebut, kata dia, pekerja yang terkena phk masih belum mendapatkan skema jaminan sosial, sehingga berpotensi besar terdampak tingkat kesejahteraan dan bahkan tingkat kebekerjaannya.
lebih lanjut, sah menyebutkan manfaat jkp bagi pekerja yang terkena phk.
pertama, pekerja akan menerima uang tunai, dengan rincian 45% dari upah selama tiga bulan pertama, dan 25% dari upah untuk tiga bulan selanjutnya.
baca juga:pondasi cegah stunting, sah dorong pemanfaatan bahan pangan lokal
baca juga:jaga kualitas pertumbuhan, sah kawal penempatan tenaga kerja dalam negeri
kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, baik yang bersifat re-skilling maupun up-skilling. 
“tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena phk dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,” pungkasnya. (*)