Anggaran Untuk Kualitas Infrastruktur IKN Rp42,5 T

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Selasa , 13 Aug 2024 - 20:21

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau kesiapan tol IKN, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2024). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan, anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 yang naik sekitar Rp1,9 triliun menjadi Rp42,5 triliun diperlukan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.

Sebelumnya berdasarkan laporan APBN KiTa Edisi Juli 2024, Pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp40,6 triliun.

“Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” kata Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, Selasa.

Isa merinci, ada beberapa proyek infrastruktur yang dikebut untuk rampung tahun ini, mulai dari perbaikan sarana sekolah hingga fasilitas puskesmas di IKN.

Bangunan-bangunan tersebut, menurut dia, perlu segera selesai guna menunjang proses pemindahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

“Itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana dan prasarananya sehingga nanti mampu mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini,” jelasnya.

Berdasarkan data APBN KiTa, tahun ini pagu anggaran IKN terus mengalami kenaikan. Pada Februari, pemerintah menetapkan anggaran untuk IKN sebesar Rp39,3 triliun, kemudian Maret naik menjadi Rp39,6 triliun, pada April menjadi Rp39,8 triliun, serta Mei Rp40,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk tahun 2024.

“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani.

Ia mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua pembayarannya terserap.

“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” katanya.

Dalam konferensi pers, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023.

Realisasi untuk klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp9 triliun dari pagu Rp39,3 triliun, sementara untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun.

Pemerintah Libatkan Disabilitas

anggaran untuk kualitas infrastruktur ikn rp42,5 t                            jakarta, jambiekspres.co-direktur jenderal anggaran kementerian keuangan isa rachmatarwata menyampaikan, anggaran ibu kota nusantara (ikn) pada 2024 yang naik sekitar rp1,9 triliun menjadi rp42,5 triliun diperlukan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur ikn.
sebelumnya berdasarkan laporan apbn kita edisi juli 2024, pemerintah menetapkan anggaran pembangunan ikn sebesar rp40,6 triliun.
“jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” kata isa saat konferensi pers apbn kita edisi agustus di jakarta, selasa.
isa merinci, ada beberapa proyek infrastruktur yang dikebut untuk rampung tahun ini, mulai dari perbaikan sarana sekolah hingga fasilitas puskesmas di ikn.
bangunan-bangunan tersebut, menurut dia, perlu segera selesai guna menunjang proses pemindahan para aparatur sipil negara (asn) ke ikn.
“itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana dan prasarananya sehingga nanti mampu mengantisipasi kedatangan asn pada tahun ini,” jelasnya.
berdasarkan data apbn kita, tahun ini pagu anggaran ikn terus mengalami kenaikan. pada februari, pemerintah menetapkan anggaran untuk ikn sebesar rp39,3 triliun, kemudian maret naik menjadi rp39,6 triliun, pada april menjadi rp39,8 triliun, serta mei rp40,6 triliun.
menteri keuangan sri mulyani indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan ikn telah mencapai rp11,2 triliun per juli 2024. realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar rp42,5 triliun untuk tahun 2024.
“jadi yang baru cair memang kelihatannya rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini, yang nilainya rp42,5 triliun. tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” kata sri mulyani.
ia mengatakan bahwa kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai rp84,2 triliun, namun belum semua pembayarannya terserap.
“pak bas (menteri pupr basuki hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya rp84,2 triliun. sudah dikontrakkan. nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” katanya.
dalam konferensi pers, bendahara negara itu menyampaikan bahwa total alokasi anggaran ikn tahun 2022-2024 tercatat sebesar rp75 triliun. realisasi tahun 2022 sebesar rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan rp27 triliun pada 2023.
realisasi untuk klaster infrastruktur tercatat sebesar rp9 triliun dari pagu rp39,3 triliun, sementara untuk klaster non infrastruktur tercatat rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar rp3,3 triliun. 
pemerintah libatkan disabilitas 
kantor staf presiden (ksp) mengatakan bahwa pemerintah dipastikan libatkan organisasi penyandang disabilitas dalam pembangunan ibu kota nusantara (ikn) tahap kedua, demi mewujudkan ibu kota yang inklusif dan mudah diakses.
deputi bidang kajian dan pengelolaan isu politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan ham ksp rumadi ahmad mengakui bahwa saat ini pelibatan kelompok maupun organisasi penyandang disabilitas masih kurang maksimal.
“masih ada tahapan berikutnya yang akan kami dorong bersama-sama, supaya di tahap kedua (pembangunan ikn) pelibatan organisasi penyandang disabilitas bisa lebih bermakna,” katanya dalam sebuah webinar yang diikuti di jakarta, selasa.
pembangunan ikn terbagi ke dalam empat tahap, dimulai pada 2022 hingga 2045.
tahap i yang terdiri dari pembangunan infrastruktur dasar utama sudah hampir selesai.
tahap ii akan dimulai pada 2025-2029 dan meliputi pembangunan fasilitas transportasi umum, perluasan permukiman asn, tni/polri, dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
rumadi mengutip world report on disability menyebut ada beberapa area prioritas dalam mengupayakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, di antaranya perlu adanya kebijakan standar aksesibilitas, pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan.
kemudian, pelatihan dan pendidikan perspektif disabilitas, rencana pembangunan dan anggaran yang jelas bagi penyandang disabilitas, dan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan.
unesco juga telah mengembangkan sebuah alat penilaian yang komprehensif untuk memandu pembangunan kota-kota yang inklusif.
organisasi pbb itu mengidentifikasi 11 sektor krusial yang perlu diperhatikan dalam membangun kota inklusif, termasuk ketersediaan data disabilitas yang terperinci, lingkungan permukiman yang mudah diakses, sistem perlindungan sosial dan layanan publik yang merata, aksesibilitas terhadap keadilan dan hukum, pendidikan yang inklusif.
selanjutnya, transportasi publik yang aman dan nyaman, serta kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
pada kesempatan yang sama, ketua dewan pengurus pusat perkumpulan penyandang disabilitas indonesia (dpd ppdi) kalimantan timur anni juwairiyah mengungkapkan bahwa organisasinya kurang dilibatkan dalam proses pembangunan ikn.
padahal, undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas secara tegas mengatur bahwa penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut mereka.
dalam beberapa pertemuan terkait pembangunan ikn di kalimantan timur, anni mengaku hanya diundang sebagai peserta tanpa diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan atau berdiskusi secara mendalam.
padahal, mereka berharap dapat berkontribusi aktif dalam memastikan bahwa ikn dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas.
“ini adalah satu tonggak sejarah bagi perjuangan disabilitas untuk memiliki sebuah ibu kota yang inklusif,” ujarnya.
“namun, kami tidak mendapat jawaban pasti bahwa ikn ramah disabilitas," katanya pula. (ant)