Peran BUMN Penting Sebagai Standby Buyer Produk Dalam Negeri

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengaatakan pentingnya peran BUMN bidang pangan sebagai standby buyer terhadap hasil produksi dalam negeri.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagaimana Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 125 Tahun 2022, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya peran BUMN bidang pangan sebagai standby buyer terhadap hasil produksi dalam negeri.

“Kita sudah ada Perpres 125 Tahun 2022 mengenai CPP, jadi yang diperlukan saat ini adalah anggaran, karena apabila Bapak Menteri Pertanian dan jajaran sudah melakukan produksi, kita harus sudah siap dengan ada yang menjadi standby buyer-nya. Itu peran BUMN pangan. Kita tugaskan untuk serap, tetapi juga harus perkuat dengan diberikan anggaran untuk offtake. Tapi ini tentu bukan habis pakai. Misalnya Rp 30 triliun, katakanlah itu untuk 3 juta ton beras. Jadi itu dikonversi ke beras dan ada jual beli, jadi bukan uang hilang, tapi anggaran untuk CPP,” ujar Arief di Jakarta, Senin.

Melalui penyerapan oleh BUMN, berfungsi menjaga harga di tingkat petani, serta dijadikan stok teragregasi yang bisa digunakan pemerintah dalam upaya pengendalian kondisi pangan pokok strategis.

BACA JUGA:Menko Polhukam Mandatkan KPU-Bawaslu Perkuat Koordinasi Untuk Pilkada

BACA JUGA:Maulana-Diza Geser Budi Setiawan sebagai Calon Utama Golkar di Pilwako Jambi

“Kita harus punya ketahanan pangan yang semakin baik. Peningkatan produksi dari Kementerian Pertanian (Kementan), harus satu paket dengan offtaker atau standby buyer dan itu untuk CPP. Kalau mau menaikkan produksi, petaninya harus diberikan ruang profit. Pangan yang sustain itu, apabila kita sudah tahu siapa pasarnya nya. Jadi kalau kita petani tanam, sudah ada standby buyer-nya. Kalau belum ada, kita harus buat sesuai dengan kebutuhan,” kata Arief.

Dia mengatakan bahwa produksi pangan sampai standby buyer harus satu paket agar produk pangan dapat terdistribusi ke daerah-daerah di Indonesia.

“Tadi waktu bicara Merauke yang 40 ribu hektar, kita harus siapkan infrastruktur, ada jalan tani, saluran irigasi tersier, pelabuhan untuk kapal untuk pengangkutannya. Ini program untuk cetak sawah baru. Kita dukung di pasca panennya. Kalau produksinya meningkat, maka pasca panennya seperti apa? Harus satu paket dari produksi sampai standby buyer. End to end sampai dengan produk ini bisa terdistribusi ke daerah sekitar, misalnya sampai ke Timika, Biak, dan lainnya. Produksi Indonesia Timur diutamakan untuk Indonesia Timur,” kata Arief.

Tugas Badan Pangan Nasional sendiri menghubungkan antara produksi petani dan peternak, sehingga dapat di offtake dengan harga yang baik.

"Kami itu organisasi yang ramping, tapi mengatur regulasi harga acuan pembelian dan penjualan, berapa stok yang harus dimiliki pemerintah, itu kami. Kalau keinginan Bapak Presiden Joko Widodo itu, jangan sampai harga di petaninya jatuh, jangan sampai daya beli masyarakatnya turun. Inflasi hari ini 3,63 untuk volatile food, lalu total inflasi hanya 2,13 (tahunan). Ini keren. Ini kerja keras dan karya secara bersama-sama,” ujar Arief. (ant)