Dukungan Kader PAN Jambi Terbelah dalam Pilgub Jambi, Ancaman Sanksi Menunggu
Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, H Bakri saat menyampaikan keterangan persnya saat menyambut kedatangan Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas) beberapa waktu lalu. --
JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Dukungan kader Partai Amanat Nasional (PAN) Jambi terbelah di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi 2024.
Soalnya ada perbedaan aspirasi dukungan antara keputusan DPP PAN dengan dengan keinginan sejumlah kader di daerah.
DPP sendiri mengeluarkan rekomendasi untuk Al Haris yang merupakan MPW DPW PAN Provinsi Jambi kembali maju di Pilgub Jambi.
Sedangkan arus bawah terdapat dukungan terhadap Romi Hariyanto yang merupakan mantan Ketua DPD PAN Tanjabtim.
BACA JUGA:Cukup Satu Jam Deal Berpasangan, Bersiap Hadapi Tes Kesehatan untuk Pilgub Jambi
BACA JUGA:Hasbi Ansori Ditunjuk Memimpin Tim Koalisi Romi-Sudirman di Pilgub Jambi
Dukungan terhadap Romi muncul karena Bupati Tanjabtim dua periode itu dianggap merupakan kader murni partai berlambang biru tersebut.
Bahkan pada saat pendaftaran calon, sejumlah politisi PAN dan sayap partai yakni Barisan Muda PAN (BM PAN) terlihat ikut mengantar Romi Hariyanto.
Beberapa diantaranya yakni Fadli Sudria yang merupakan pengurus DPW PAN Provinsi Jambi, Supriyono mantan Ketua Bappilu DPW PAN Provinsi Jambi dan kader lainnya yang mengenakan atribut lengkap partai.
"Ini menunjukan identitas kami, bahwa kami orang PAN tetap berada di barisan Romi, Kami fokus, kami tidak menghiraukan partai, kami mengapresiasi partai politik yang mendukung Romi hariyanto sebagai calon gubernur Jambi, Insyaallah kami masih berada di barisan Romi Hariyanto Sudirman," kata Fadli.
BACA JUGA:Kans Sudirman Menguat Dampingi Romi di Pilgub Jambi
BACA JUGA:Partai Ummat Resmi Dukung Al Haris-Abdullah Sani di Pilgub Jambi, Kader Diperintahkan Totalitas
Bahkan Ketua DPD PAN Tebo Hamdi juga secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Romi Hariyanto. dia tak lagi menghiraukan peringatan dan intruksi partai.
Ketua Bappilu DPW PAN Provinsi Jambi Madian Saswadi, mengatakan perbedaan tersebut merupakan dinamika yang biasa dalam pilkada.Namun yang pasti kebijakan DPP mewajibkan untuk semua kader tegak lurus dengan putusan DPP.