Pertama Lapor LADK, Pengeluarkan Dana Kampanye PKB Jambi Hanya Rp374 Juta

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Rabu , 10 Jan 2024 - 22:50

Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jambi Abdullah Sani di dampingi Sekretaris Elpisina menyerahkan dokumen Bacaleg di Komisi Pemilihan Umum (KPU).--

JAMBI- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Jambi menjadi partai pertama yang menyelesaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana kampanye (LADK) Pemilu 2024. Laporan itu diserahkan partai besutan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada tanggal 7 Januari 2024 kemarin.

Dalam laporannya, penerimaan dana kampanye DPW PKB Provinsi Jambi tercatat sebesar Rp. 419.027.280. Adapun pengeluaran dana kampanye yakni sebesar Rp. 374.572.280 dengan saldo akhir R. 44. 500.000.

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Yatno mengatakan hingga saat ini baru PKB yang telah menyelesaikan laporan LADK. Sisanya masih melakukan perbaikan dan batas akhir penyerahan paling lambat 13 Januari 2024.

“Baru PKB yang sudah selesai tanpa perbaikan. Itu diserahkan pada 7 Januari kemarin. Sedangkan partai lainnya masih melakukan perbaikan, kita tunggu itu baru bisa disampaikan hasilnya,” ujarnya, (10/1) kemarin.

Mantan ketua KPU Kota Jambi ini menyebutkan bahwa LADK wajib disampaikan oleh perserta Pemilu. Jika tidak, maka akan ada sanksi yang diberikan sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023. “LADK ini wajib disampaikan, jika tidak maka ada sanksi yang akan diberikan,” terangnya.

Yatno menjelaskan, dalam pelaporan LADK setidaknya ada tiga tahapan. Pertama tahapan persiapan yang terdiri dari pengajuan pembukaan akses Sikadeka.

“Akses Sikadeka ini berisikan surat permohonan, surat penunjukan admin, KTP elektronik admin, konsultasi layanan helpdesk dan penunjukan petugas penghubung,” sebutnya.

Kedua tahapan pembukuan dana kampanye yang memuat sumber dana kampanye, bentuk dana kampanye, pembatasan dana kampanye dan pengeluaran dana kampanye. Ketiga penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye yang terdiri dari 7 bagian formulir.

“Jadi ada tiga tahapan untuk LADK ini, setelah itu baru Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),” ungkapnya.

Yatno menjelaskan, formulir 1 memuat periode pembukuan, dimulai dari 3 hari setelah penetapan Parpol peserta Pemilu dan ditutup 1 hari sebelum penyampaian LADK. Fomulir 1 ini berisikan penerimaan sebelum periode pembukuan, transaksi penerimaan yang dikelompokkan dan bentuk uang, barang dan jasa, transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dan bentuk uang, barang dan jasa.

pertama lapor ladk, pengeluarkan dana kampanye pkb jambi hanya rp374 juta                            jambi- dewan pimpinan wilayah partai kebangkitan bangsa (dpw pkb) provinsi jambi menjadi partai pertama yang menyelesaikan hasil penerimaan laporan awal dana kampanye (ladk) pemilu 2024. laporan itu diserahkan partai besutan muhaimin iskandar (cak imin) pada tanggal 7 januari 2024 kemarin. 
dalam laporannya, penerimaan dana kampanye dpw pkb provinsi jambi tercatat sebesar rp. 419.027.280. adapun pengeluaran dana kampanye yakni sebesar rp. 374.572.280 dengan saldo akhir r. 44. 500.000. 
komisioner kpu provinsi jambi, yatno mengatakan hingga saat ini baru pkb yang telah menyelesaikan laporan ladk. sisanya masih melakukan perbaikan dan batas akhir penyerahan paling lambat 13 januari 2024. 
“baru pkb yang sudah selesai tanpa perbaikan. itu diserahkan pada 7 januari kemarin. sedangkan partai lainnya masih melakukan perbaikan, kita tunggu itu baru bisa disampaikan hasilnya,” ujarnya, (10/1) kemarin. 
mantan ketua kpu kota jambi ini menyebutkan bahwa ladk wajib disampaikan oleh perserta pemilu.  jika tidak, maka akan ada sanksi yang diberikan sebagaimana diatur dalam pkpu nomor 18 tahun 2023. “ladk ini wajib disampaikan, jika tidak maka ada sanksi yang akan diberikan,” terangnya. 
baca juga:warga jambi tantang 3 capres teken kontrak politik , ini permintaannya
baca juga:kabupaten tebo dapat tambahan 957 pemilih baru
yatno menjelaskan, dalam pelaporan ladk setidaknya ada tiga tahapan. pertama tahapan persiapan yang terdiri dari pengajuan pembukaan akses sikadeka.
“akses sikadeka ini berisikan surat permohonan, surat penunjukan admin, ktp elektronik admin, konsultasi layanan helpdesk dan penunjukan petugas penghubung,” sebutnya. 
kedua tahapan pembukuan dana kampanye yang memuat sumber dana kampanye, bentuk dana kampanye, pembatasan dana kampanye dan pengeluaran dana kampanye. ketiga penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye yang terdiri dari 7 bagian formulir. 
“jadi ada tiga tahapan untuk ladk ini, setelah itu baru laporan pemberi sumbangan dana kampanye (lpsdk) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk),” ungkapnya.
yatno menjelaskan, formulir 1 memuat periode pembukuan, dimulai dari 3 hari setelah penetapan parpol peserta pemilu dan ditutup 1 hari sebelum penyampaian ladk. fomulir 1 ini berisikan penerimaan sebelum periode pembukuan, transaksi penerimaan yang dikelompokkan dan bentuk uang, barang dan jasa, transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dan bentuk uang, barang dan jasa.
baca juga:peluang bachyuni maju di pilkada muaro jambi sangat terbuka
baca juga:dirreskrimum polda jambi sebut belum ada perdamaian
“kemudian ada lagi formulir berikutnya yang terdiri dari 7 bagian. semuanya tercatat dan harus dilaporkan,” terangnya. 
kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah fomulir lampiran 7 yakni surat pernyataan tanggung jawab atas ladk. surat ini berisi surat pernyataan tanggung jawab laporan dana kampanye. “surat ini ditandatangani oleh pejabat yg diberikan kewenangan,” sebutnya
sementara itu, kpu kota serang membatalkan partai garuda sebagai peserta pemilu 2024 di kota serang karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye (ladk).
ketua divisi teknis dan penyelenggara kpu kota serang, patrudin mengatakan, hanya 17 partai politik (parpol) yang menyerahkan ladk dari total 18 partai.
"yang melaporkan ke kpu kota serang ada 17 parpol karena satu parpol yaitu partai garuda tidak mampu menyediakan rkdk. jadi partai garuda karena tidak membuat rkdk secara aturan otomatis di kota serang partai garuda tidak menjadi peserta pemilu," katanya.
patrudin menuturkan, pihaknya sudah melakukan fasilitasi kepada partai garuda sampai tanggal 6 januari atau sampai batas akhir bagi peserta pemilu yang membuat rkdk. tetapi sampai batas akhir yang telah ditentukan, partai garuda tidak kunjung membuat rkdk dan melaporkan ladk.
"dari 17 parpol sudah mampu melaporkan ladk hingga batas akhir penyerahan yaitu 7 januari pukul 23.59 wib," jelasnya.
jelas patrudin, karena partai garuda tidak menyerahkan ladk, kpu kota serang akan membuat berita acara tentang pembatalan sebagai peserta pemilu 2024 di kota serang. pihaknya juga tidak mengetahui permasalahan partai garuda tidak melaporkan ladk.
"kami cantumkan di berita acara pleno komisioner untuk menjelaskan bahwa partai garuda tidak menjadi peserta pemilu di kota serang," katanya.
namun, kata patrudin, dalam surat suara tetap akan ada partai garuda di dalam surat suara dprd kota serang. akan tetapi apabila ada yang mencoblos partai garuda, maka bilangan tersebut tidak akan dianggap oleh kpu kota serang.
"kalau di surat suara tetap tercantum ya, kalaupun dia ada yang mencoblos tetap kita hitung tetapi tidak dijadikan bagian bilangan yang diperoleh oleh partai garuda," pungkasnya. (*)