Gubernur Minta Komitmen 5 Perusahaan Batu Bara Lewat Jalur Sungai

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Senin , 15 Jan 2024 - 06:33

DEMO: Sopir truk batu bara ketika melakukan aksi di depan rumah dimas gubernur Jambi beberapa waktu lalu. --

Beri Ruang Angkut ke Kapal

JAMBI, JAMBIEKSPRES.BACAKORAN.CO - Gubernur Jambi Al Haris menggelar rapat terkait pengoptimalan jalan batu bara melalui sungai, Sabtu (13/01/2024), bertempat di Ruang VIP Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Dijelaskan Gubernur Al Haris, saat ini berdasarkan Ingub yang dikeluarkan, maka pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan jalur sungai untuk mengangkut batu bara.

"Saya sengaja mengundang Bapak Ibu siang hari ini untuk mempelajari persoalan kemacetan di Jambi dalam rangka angkutan. Saya sudah membuat Ingub untuk sementara semua memakai jalur sungai, tugas Saya yang pertama adalah agar teman-teman pengusaha tambang ini paling tidak membuat jalan haulingnya ke sungai," ujar Gubernur Al Haris.

Disampaikan Gubernur Al Haris bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan rencana dan strategi untuk gagasan ini.

"Jambi ini ada waktu kurang lebih 7 bulan kondisi air kita bagus, lumayan bagus bisa tongkang 3.000 ton bisa dilalui. Kemudian mulut tambang ke pelabuhan pun kalau misalnya teman-teman ini punya pelabuhan yang terdekat ini pun lancar. Saya kira tidak butuh waktu selama ini dari Mandiangin, Kotoboyo kalau lagi macet merayap sampai berhari-hari, sampai dua hari di jalan. Nah inilah menimbulkan masalah bagi kita,” kata Gubernur Al Haris.

“Daerah kita punya kewajiban, ada 32 perusahaan tambang yang harus memberikan pasokan kepada PLN, ada 32 perusahaan di Jambi," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya minta kita semua tolong dipahami para pengusaha, asosiasi agar serius untuk dorong agar ada jalan tambang. Minimal jalan dari mulut tambangnya ke sungai. Untuk pembangunan jalan ini, orientasinya jangka panjang.

"Karena di Jambi ini masih punya 3 sampai 4 miliar batu bara dan masih banyak lagi yang belum digali potensinya," tegasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman dalam wawancaranya usai kegiatan menyatakan, ada dua hal penting yang dibahas dalam rapat, yaitu pembangunan jalan khusus batu bara dan optimalisasi penggunaan pengangkutan batu bara melalui jalur sungai.

“Ketika batu bara ini mengalami kemacetan maka kita harus mendorong dua hal yang harus terealisasi yaitu jalan khusus batu bara dan optimalisasi jalur sungai," sebut Sekda.

"Nah, untuk sampai pada tahap optimalisasi jalur sungai itu, hal-hal teknis harus dibicarakan, itu kita memperoleh informasi dari lima perusahaan yang selama ini telah menggunakan jalur sungai, kita mintakan komitmennya untuk membantu pemerintah untuk menampung dari angkutan batu bara yang akan lewat ke situ dan terusannya akan menuju sungai. Alhamdulilah komitmen dari perusahaan tersebut bersedia,” kata Sekda.

gubernur minta komitmen 5 perusahaan batu bara lewat jalur sungai                            beri ruang angkut ke kapal
jambi, jambiekspres.bacakoran.co - gubernur jambi al haris menggelar rapat terkait pengoptimalan jalan batu bara melalui sungai, sabtu (13/01/2024), bertempat di ruang vip rumah dinas gubernur jambi. 
dijelaskan gubernur al haris, saat ini berdasarkan ingub yang dikeluarkan, maka pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan jalur sungai untuk mengangkut batu bara.
"saya sengaja mengundang bapak ibu siang hari ini untuk mempelajari persoalan kemacetan di jambi dalam rangka angkutan. saya sudah membuat ingub untuk sementara semua memakai jalur sungai, tugas saya yang pertama adalah agar teman-teman pengusaha tambang ini paling tidak membuat jalan haulingnya ke sungai," ujar gubernur al haris.
disampaikan gubernur al haris bahwa pemerintah provinsi jambi telah menyiapkan rencana dan strategi untuk gagasan ini. 
baca juga:perlu kerjasama semua pihak hadapi bencana banjir di kota jambi
baca juga:perputaran uang rp 5,3 miliar pada pameran dan penjualan produk umkm hut ke-67 jambi
"jambi ini ada waktu kurang lebih 7 bulan kondisi air kita bagus, lumayan bagus bisa tongkang 3.000 ton bisa dilalui. kemudian mulut tambang ke pelabuhan pun kalau misalnya teman-teman ini punya pelabuhan yang terdekat ini pun lancar. saya kira tidak butuh waktu selama ini dari mandiangin, kotoboyo kalau lagi macet merayap sampai berhari-hari, sampai dua hari di jalan. nah inilah menimbulkan masalah bagi kita,” kata gubernur al haris.
“daerah kita punya kewajiban, ada 32 perusahaan tambang yang harus memberikan pasokan kepada pln, ada 32 perusahaan di jambi," jelasnya. 
oleh karena itu, dirinya minta kita semua tolong dipahami para pengusaha, asosiasi agar serius untuk dorong agar ada jalan tambang. minimal jalan dari mulut tambangnya ke sungai. untuk pembangunan jalan ini, orientasinya jangka panjang. 
"karena di jambi ini  masih punya 3 sampai 4 miliar batu bara dan masih banyak lagi yang belum digali potensinya," tegasnya. 
sementara itu, sekda provinsi jambi  sudirman dalam wawancaranya usai kegiatan menyatakan, ada dua hal penting yang dibahas dalam rapat, yaitu pembangunan jalan khusus batu bara dan optimalisasi penggunaan pengangkutan batu bara melalui jalur sungai. 
“ketika batu bara ini mengalami kemacetan maka kita harus mendorong dua hal yang harus terealisasi yaitu jalan khusus batu bara dan optimalisasi jalur sungai," sebut sekda.
"nah, untuk sampai pada tahap optimalisasi jalur sungai itu, hal-hal teknis harus dibicarakan, itu kita memperoleh informasi dari lima perusahaan yang selama ini telah menggunakan jalur sungai, kita mintakan komitmennya untuk membantu pemerintah untuk menampung dari angkutan batu bara yang akan lewat ke situ dan terusannya akan menuju sungai. alhamdulilah komitmen dari perusahaan tersebut bersedia,” kata sekda.
dilanjutkan sekda sudirman bahwa kaitannya dengan jalan khusus batu bara harus terus diperjuangkan, karena itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan angkutan batu bara.
"tiga perusahaan yang membangun jalan khusus ini ketika ada masalah maka pemerintah turun. pt. sas yang diberi mandat untuk membangun jalan khusus batu bara ada masalah, pemprov juga turun, pt. putra bulian menghadapi masalah terkait dengan tanah-tanah yang tidak mau dibebaskan lahannya yang menjadi jalur khusus batu baranya kita juga turun, pt. inti tirta juga begitu, ketika menghadapi masalah pemprov juga turun. komitmen untuk membangun jalan khusus batu bara ini bukan hanya komitmen pemerintah saja tetapi pemegang iup, para pengusaha tersebut memiliki komitmen yang sama untuk segera merealisasikannya,” ucap sekda.
“rapat ini merumuskan masalah teknisnya untuk mencari formula-formula penyelesaiannya, bagaimana jika menggunakan jalan khusus, bagaimana komitmennya. kemudian kesepakatannya antara pemilik pelabuhan itu dengan pemegang iup bagaimana, itu nanti dibicarakan,” jelas sekda. 
sementara itu, ketua dprd provinsi jambi edi purwanto dalam rapat itu menyampaikan bahwa pihaknya menghargai upaya-upaya pemprov untuk menyelesaikan masalah kemacetan batu bara. pihaknya juga menerima masukan-masukan dari demonstrasi sopir batu bara.
pada intinya disebutkan edi purwanto bahwa negara harus melakukan langkah-langkah sehingga para pihak khususnya seluruh masyarakat masih menikmati kehidupan. 
"tapi sekali lagi regulasi yang di buat, peraturan yang dibuat, kesepakatan yang dibuat itu yang sulitnya melaksanakan itu semua. misalnya kenapa terjadi kemacetan, karena memang para pihak yang tidak mematuhi aturan itu, artinya aturan yang sudah disepakti jika dilaksanakan dengan baik saya pikir hasilnya akan baik seperti itu," tegasnya.
edi purwanto juga berharap ada komitmen dari pengusaha-pengusaha untuk menyelesaikan batu bara. solusi sungai menurut edi purwanto jika hanya mengandalkan debit air maka hal ini juga tidak bisa dipastikan, melihat kondisi debit air yang bisa saja surut.
"jika mengandalkan debit air sungai, saya tidak tahu berapa lama itu bisa berjalan, habis itu airnya surut lagi tidak bisa jalan lagi dan ini akan menjadi masalah lagi pasti nanti menumpuk lagi di jalan," terangnya.
"harapan saya pengusaha batu bara ayo sama-sama selesaikan jalan khusus, kemudian pengawasan kita dari dishub, kepolisian juga dioptimalkan, polairud juga dicek, jangan sampai kebijakan baru menimbulkan masalah baru," pungkasnya. (*)