Hak Angket Untuk Kecurangan Pemilu Tidak Tepat

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 25 Feb 2024 - 16:23

Foto tangkapan layar hasil sementara real cout KPU RI untuk hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Kota Medan, Sumatera Utara. FOTO : ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.

Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.

"Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

BACA JUGA:Madura Kaili

“Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.

Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.

"Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.

Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.

Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut."Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).

Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR. (ant)

hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat                            jakarta, jambiekspres.co-anggota dpr komisi ii dpr ri guspardi gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di dpr untuk merespons dugaan kecurangan dalam pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
legislator dari partai amanat nasional (pan) itu menilai dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 "kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur bawaslu atau gakumdu maupun dkpp," kata guspardi dalam keterangannya yang diterima di jakarta, kamis.
dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti bawaslu atau gakumdu karena merupakan persoalan hukum. seandainya penyelesaian di bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke mahkamah konstitusi atau mk.
baca juga:kemenag siapkan bantuan 2.000 masjid ramah
baca juga:madura kaili
“ranahnya di situ. jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
menurutnya, perlu dipahami bahwa dpr itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota dpr.
"pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di dpr yang akan mendukung," kata dia.
selain itu, menurutnya, kpu sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada bawaslu ri atau ke mk, bukan dibawa ke ranah politis.
presiden ri joko widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar dpr menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut."ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata presiden jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri puncak peringatan hari pers nasional tahun 2024 di kawasan ancol, jakarta, selasa (20/2).
dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 ganjar pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 di dpr. (ant)

Tag

Share