DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyepakati pembentukan panitia khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024. Pembentukan Pansus itu untuk mengungkap berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3). 

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. "Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?" tanya La Nyalla. 

"Setuju," jawab para anggota DPD RI yang hadir. 

"Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini," lanjut La Nyalla.

BACA JUGA:Sengit, Sum Indra Geser Abu Bakar Jamalia Dalam Persaingan Kursi Keempat DPD Dapil Jambi, Segini Selisihnya

BACA JUGA:Bukan Komeng, Ternyata Ini Sosok Caleg DPD Peraih Suara Terbanyak di Indonesia

Pembentukan Pansus tersebut atas usulan yang disampaikan oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan. Menurut Tamsil, tindak lanjut perihal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu tidak sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Perlu lebih jauh berpikir untuk membuat Pansus pelanggaran atau kecurangan Pemilu. Jadi, tidak sebatas di Komite I, tetapi dibuat lintas komite untuk semua menyampaikan pandangan-pandangannya. Karena mungkin kecurangan ini ada imbasnya kepada teman-teman anggota yang tidak terpilih sekarang," ucap Tamsil.

DPD RI sendiri turut membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi. Upaya itu dilakukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 agar tercipta pemilu yang demokratis, jujur, adil, bebas politik uang, dan legitimate.

Berdasar data yang diterima dari kantor DPD RI di ibu kota Provinsi, pengaduan yang masuk melalui posko adalah sebanyak empat laporan, yaitu dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak dua laporan, Sumatera Utara satu laporan, dan Maluku satu laporan.

BACA JUGA:Abubakar Jamalia Geser Sum Indra Diposisi 4 Calon DPD, Elviana, Ivanda dan Syukur Sulit Dikejar

BACA JUGA:2.674 TPS Belum Masuk Sirekap, Persaingan DPD Tersisa Abu Bakar Jamalia vs Sum Indra, Segini Selisih Suaranya

Laporan yang masuk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah disampaikan kepada Bawaslu. Di sisi lain, Pimpinan DPD RI meminta kepada Komite I untuk segera menindaklanjuti dengan mengundang KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri.