Reses DPR RI, SAH Tampung Aspirasi Masyarakat Jambi

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) gencar menampung aspirasi masyarakat melalui reses. 

Dalam reses yang dilaksanakan tanggal 18 - 26 Maret 2024 itu, SAH menerima aspirasi dari masyarakat.

Salah satu aspirasi yang cukup dominan disampaikan masyarakat adalah masalah layanan BPJS kesehatan.

Hal ini seperti disampaikan H. Siregar yang mengatakan kini selain iuran naik memberatkan masyarakat, BPJS hanya melayani penyakit - penyakit tertentu.

Selain itu masalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan informal menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan guru dan kepala sekolah.

SAH sendiri mengaku akan terus bersilaturahmi dengan berbagai kalangan masyarakat untuk mendengarkan dan menangkap semua aspirasinya.

"Silaturahmi ini dalam rangka reses, targetnya mendengarkan aspirasi mereka (masyarakat)," ujarnya usai bersilaturahmi dengan ulama dan santri di kediaman pribadinya, Senin (22/4) kemarin. 

Aspirasi yang ditangkap, kata SAH kebanyakan masalah kesejahteraan mereka yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Pasalnya mereka bertugas membina umat, namun tidak sempat berpikir ekonomi.

"Kalau memungkinkan dikasih pemberdayaan ekonomi pasti dilakukan, kalau pun tidak tentu diberi support secara anggaran dan lain-lain oleh pemerintah," paparnya.

Selain itu, terkait dengan ketenagakerjaan, aspirasi yang disampaikan berupa masalah keumatan terkait peraturan karyawan kerja, sekolah, karyawan pabrik, jenis kelamin, pemberdayaan ekonomi dan lainnya.

"Tapi ada catatan juga, catatan saya yang terekam yakni perhatian guru masjid karena selama ini guru masjid kurang ada perhatian," terangnya.

Dikatakannya, sementara catatan aspirasi untuk ke pusat relatif tidak ada yang signifikan, kendati demikian hal itu akan disampaikan.

Seperti dana BOS untuk pendidikan informal yang belum ada, supaya DPR RI menggiring bagaimana pemerintah pusat juga memperhatikan pendidikan informal agar ada dana BOS-nya.