PGRI Buat Ultimatum Agar Pemerintahan Baru Jangan Mudah Ganti Kurikulum

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 28 Apr 2024 - 20:37

Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi saat membuka Konferensi Kerja Provinsi V PGRI Jawa Tengah Masa Bhakti XXII, di Balairung Universitas PGRI Semarang, Minggu (28/4/2024). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)--

SEMARANG, JAMBIEKSPRES.CO-Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengingatkan bahwa pemerintahan baru jangan kemudian dengan mudah mengubah kurikulum pendidikan yang sudah ada di sekolah-sekolah.

"Kita selalu belajar bahwa setiap ujung pergantian ada kurikulum baru. Nanti kemudian oleh kabinet baru dievaluasi," kata Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi, di Semarang, Minggu.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Konferensi Kerja Provinsi V PGRI Jawa Tengah Masa Bhakti XXII yang berlangsung di Balairung Universitas PGRI Semarang.

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, perubahan atau pergantian kurikulum pendidikan sebenarnya tidak terlalu penting.

"Jadi, konteks kami tidak terlalu penting pergantian itu. Yang penting adalah bagaimana kurikulum itu dapat menggerakkan guru dan murid untuk dapat memperbarui dirinya," katanya, didampingi Ketua PGRI Jateng Dr. Muhdi.

Apalagi, kata dia, pergantian kurikulum pendidikan harus dilakukan didasari oleh kajian yang benar-benar matang.

Berkaitan dengan pemerintahan baru nantinya, Unifah juga berharap Menteri Pendidikan nantinya adalah sosok yang memiliki kecintaan kepada dunia pendidikan dan guru.

Ia mengatakan PGRI juga berupaya menyampaikan masukan kepada pemerintahan baru nantinya mengenai kriteria-kriteria ideal Menteri Pendidikan.

"Kami juga sedang berdiskusi untuk memberikan masukan secara tertulis. Lembaga kajian PGRI akan melakukannya," pungkas Unifah.

Selain itu, PGRI juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri dan swasta, termasuk dalam pemenuhan kekurangan guru.

Menurutnya, guru swasta yang lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dikembalikan lagi ke sekolah asalnya.

Diakuinya, dampak kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) PPPK membuat guru-guru honorer yang lolos seleksi PPPK ditarik ke sekolah negeri, sehingga menjadikan sekolah swasta kekurangan guru.

pgri buat ultimatum agar pemerintahan baru jangan mudah ganti kurikulum                            semarang, jambiekspres.co-pengurus besar persatuan guru republik indonesia (pgri) mengingatkan bahwa pemerintahan baru jangan kemudian dengan mudah mengubah kurikulum pendidikan yang sudah ada di sekolah-sekolah.
"kita selalu belajar bahwa setiap ujung pergantian ada kurikulum baru. nanti kemudian oleh kabinet baru dievaluasi," kata ketua umum pb pgri prof unifah rosyidi, di semarang, minggu.
hal tersebut disampaikannya saat membuka konferensi kerja provinsi v pgri jawa tengah masa bhakti xxii yang berlangsung di balairung universitas pgri semarang.
menurut guru besar universitas negeri jakarta (unj) itu, perubahan atau pergantian kurikulum pendidikan sebenarnya tidak terlalu penting.
baca juga:perluas layanan, bri imbau jangan mudah termakan isu hoax 
baca juga:pembangunan jalan tol baleno menyisakan masalah, ada tanah warga yang belum dibayar
"jadi, konteks kami tidak terlalu penting pergantian itu. yang penting adalah bagaimana kurikulum itu dapat menggerakkan guru dan murid untuk dapat memperbarui dirinya," katanya, didampingi ketua pgri jateng dr. muhdi.
apalagi, kata dia, pergantian kurikulum pendidikan harus dilakukan didasari oleh kajian yang benar-benar matang.
berkaitan dengan pemerintahan baru nantinya, unifah juga berharap menteri pendidikan nantinya adalah sosok yang memiliki kecintaan kepada dunia pendidikan dan guru.
ia mengatakan pgri juga berupaya menyampaikan masukan kepada pemerintahan baru nantinya mengenai kriteria-kriteria ideal menteri pendidikan.
"kami juga sedang berdiskusi untuk memberikan masukan secara tertulis. lembaga kajian pgri akan melakukannya," pungkas unifah.
selain itu, pgri juga  mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri dan swasta, termasuk dalam pemenuhan kekurangan guru.
menurutnya, guru swasta yang lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dikembalikan lagi ke sekolah asalnya.
diakuinya, dampak kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara (asn) pppk membuat guru-guru honorer yang lolos seleksi pppk ditarik ke sekolah negeri, sehingga menjadikan sekolah swasta kekurangan guru.
"terutama, guru-guru yang pppk guru swasta diberikan kesempatan seluasnya, tapi dikembalikan lagi ke sekolah swasta," katanya saat membuka konferensi kerja provinsi (konkerprov) v pgri provinsi jawa tengah masa bhakti xxii di universitas pgri semarang.
menurut dia, sekolah negeri dan swasta memiliki tujuan yang sama untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harus diperlakukan dengan sama.
"kami ingin negara memberikan perhatian luas kepada sekolah swasta karena sama-sama untuk memajukan pendidikan, juga tidak meninggalkan guru honorer yang sudah ada di sekolah  negeri," katanya.
unifah menegaskan tidak boleh lagi ada guru yang dikontrak sampai bertahun-tahun, tetapi kemudian diputus di tengah jalan karena perubahan regulasi.
"pokoknya kepastian perlindungan terhadap status guru akan terus diperjuangkan oleh pgri," katanya.
sementara itu, ketua pgri jawa tengah dr muhdi mengatakan bahwa pgri selama ini terus melakukan perjuangan untuk guru, seperti pemenuhan guru, tunjangan profesi guru, hingga pengembangan keprofesian.
"kami terus berupaya bagaimana agar pgri menjadi organisasi profesi yang kuat," kata mantan rektor universitas pgri semarang itu.
ia juga mengajak para guru yang tergabung di pgri untuk tidak cukup berbangga mengandalkan jumlah anggota yang besar, tetapi harus bisa menerjemahkan solidaritas dan kebersamaan menjadi sesuatu yang lebih produktif.
"misalnya. tidak boleh punya sekolah tapi sekadar sekolah, punya perguruan tinggi sekadar perguruan tinggi. tetapi harus lebih baik," katanya.
konkerprov v pgri jateng masa bhakti xxii diikuti oleh 1.511 peserta dari unsur pb pgri, pgri provinsi, dan pgri dari 35 kabupaten/kota, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara daring. (ant)