Cara Kerjanya Sering Bikin Gaduh Publik, KPU Dikritik Perludem

Reporter: Muhammad Akta |

Editor: Muhammad Akta |

Jumat , 17 May 2024 - 20:46

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Angraini menjadi narasumber dalam acara diskusi beberapa waktu lalu.--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini menjelaskan, dibatalkannya rencana yang disusun KPU menjadi bukti bahwa ada tindakan yang bermasalah.

”Tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus akuntabel, profesional, tertib, dan berkepastian hukum,” katanya.

Apalagi, pernyataan ketua KPU yang belum menjadi sikap resmi lembaga telah mengakibatkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat.

Bagi dia, tindakan itu masuk kategori melanggar kode etik.

”Mestinya KPU tidak melakukan tindakan yang memicu kontroversi, spekulasi, dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, kemarin DPR mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam kesempatan tersebut, mayoritas anggota sepakat diperlukannya revisi Undang-Undang Pemilu.

Berbagai persoalan disoroti. Mulai kecurangan, kelemahan sistem pemilu, hingga persoalan teknis coblosan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan pelaksanaan pemilu serentak dievaluasi.

Dia menginginkan pada 2029 pilpres tidak digabungkan dengan pileg.

cara kerjanya sering bikin gaduh publik, kpu dikritik perludem                            jambi, jambiekspres.co- anggota dewan pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) titi angraini menjelaskan, dibatalkannya rencana yang disusun kpu menjadi bukti bahwa ada tindakan yang bermasalah.
”tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus akuntabel, profesional, tertib, dan berkepastian hukum,” katanya.
apalagi, pernyataan ketua kpu yang belum menjadi sikap resmi lembaga telah mengakibatkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat.
bagi dia, tindakan itu masuk kategori melanggar kode etik.
baca juga: kpu telusuri informasi pungli ppk & pps merangin dan kerinci
baca juga:kpu nyatakan berkas lengkap dan diterima, calon perseorangan ramaikan 4 pilkada 
”mestinya kpu tidak melakukan tindakan yang memicu kontroversi, spekulasi, dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat,” tuturnya.
sementara itu, kemarin dpr mengevaluasi pelaksanaan pemilu 2024.
dalam kesempatan tersebut, mayoritas anggota sepakat diperlukannya revisi undang-undang pemilu.
berbagai persoalan disoroti. mulai kecurangan, kelemahan sistem pemilu, hingga persoalan teknis coblosan.
anggota komisi ii dpr dari fraksi pks mardani ali sera mengusulkan pelaksanaan pemilu serentak dievaluasi.
dia menginginkan pada 2029 pilpres tidak digabungkan dengan pileg.
baca juga:caleg terpilih diperbolehkan ikut pilkada 2024 tanpa wajib mundur, ini penjelasan kpu
baca juga:pilkada bakal lebih ramai bila caleg terpilih tak wajib mundur, kpu jambi tunggu regulasi
usulan itu bukan tanpa alasan. selain meringankan secara teknis, pemisahan baik untuk meningkatkan kualitas pileg.
”biar pilegnya nggak tertutup sama pilpres,” ujarnya.
jika pilpres dan pileg dipisahkan, publik akan punya ruang untuk menilai partai.
misalnya, menggelar debat antar caleg atau debat antar partai.
anggota komisi ii dpr dari fraksi demokrat ongku hasibuan menyoroti integritas penyelenggara.
di berbagai daerah, dia menemukan indikasi keberpihakan.
baca juga:kpu optimistis menang dalam sengketa pileg yang masih bergulir di mk
baca juga:kpu buka pendaftaran calon perorangan di pilwako jambi 5 mei, segini jumlah dukungan ktp yang diserahkan 
ke depan, ongku mengusulkan kpu dan bawaslu berasal dari perwakilan partai politik agar saling mengawasi.
”karena independen itu cerita kosong. pelaksanaan di lapangan, dia juga ada kaitan-kaitan dengan organisasi tertentu yang terafiliasi,” ungkapnya. (*)