Atur Sistem Jaringan yang Merata

Wakil Gubernur Jambi Drs.H.Abdullah Sani, M.Pd.I. FOTO: DISKOMINFO FOR JE --

Atasi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Pemerintah Provinsi Jambi mengungkapkan strategi mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah. 

Caranya dengan mengatur sistem jaringan yang merata dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Wakil Gubernur Abdullah Sani menjelaskan upaya dan rencana strategis untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, salah satunya melalui misi mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

"Dimana arah pembangunan kewilayahan dalam RPJPD tidak terlepas dari RTRW Provinsi Jambi," ucap Wagub.

BACA JUGA:Ada Pergeseran Jadwal Keberangkatan dari Madinah Kedatangan Tertunda 5 Jam

BACA JUGA:Buka Penerimaan 1.628 Siswa

Ia meyakini, melalui penguatan peran dan fungsi wilayah serta pengaturan sistem jaringan yang baik dan merata, maka kesenjangan pembangunan akan dapat dikurangi 20 tahun kedepan. 

Terhadap upaya penurunan tingkat kemiskinan, kata Sani, bahwa seluruh kebijakan dalam RPJPD tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. 

"Melalui perwujudan transformasi daerah sesuai rencana, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi akan mengalami penurunan," jelas Abdullah Sani.

Terkait keselarasan dengan RPJPN, sambungnya, bahwa penyusunan RPJPD Provinsi pada periode ini bersifat imperatif terkoordinasi, dimana Pemerintah Pusat mengatur Visi, Misi, arah kebijakan transformasi, indikator dan target daerah baik dari sisi jumlah maupun substansinya.

 Termasuk terhadap target indikator Kemiskinan serta baseline dan target indikator-indikator baru seperti Indeks Indonesia Biru Indonesia dan Indeks Modal Manusia.

"Tahapan penyelarasan telah dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024 bersamaan dengan Konsultasi Rancangan Awal oleh Kemendagri dan Bappenas serta dihadiri oleh Kementerian/Lembaga," terangnya.

Diungkapkan Wagub 20 tahun kedepan tidak lagi menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia, namun diganti dengan Indeks Modal Manusia.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan