Para anggota DPRD Kota Jambi saat paripurna.--
“Kita terus mengupayakan peningkatan investasi, mendorong sektor ekonomi dan UMKM untuk memperkuat sektor riil, termasuk melakukan percepatan pelaksanaan belanja Pemerintah guna menstimulasi peningkatan daya beli masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Mengenai Belanja Daerah, Pj Wali Kota menyampaikan terkait pandangan umum Fraksi PKS, Fraksi Golkar dan Fraksi PBRB. Penurunan Belanja Daerah sebesar 52 Milyar rupiah lebih pada APBD Tahun 2024, sehingga menjadi defisit sebesar 48 Milyar rupiah lebih.
Forkopimda Kota Jambi saat hadiri paripurna.--
“Melalui Perubahan APBD Tahun 2024 ini, maka dilakukan penyesuaian belanja dengan merasionalisasi belanja perangkat daerah sehingga agregat belanja menjadi berkurang. Dan dipastikan pelaksanaan rasionalisasi tidak mengganggu program-program dan kegiatan pelayanan publik yang terkait langsung dengan Masyarakat,” sebut Sri.
Dirinya juga menegaskan, pengalokasian anggaran pada sub kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien serta mendukung local economic, serta berkorelasi langsung dengan output yang akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah.
Ketua DPRD Kota Jambi Putra Abshor (kiri) saat pimpin paripurna.--
Terkait dengan pandangan umum Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Golkar, mengenai Pembiayaan Daerah yang disampaikan lebih mengarah terhadap hasil audit BPK yang menyebabkan Pemkot mengalami defisit sebesar 47 Milyar rupiah lebih. Terjadi karena target yang ditetapkan pada APBD TA 2024 adalah 100 Milyar.
“Mengenai anggaran yang ada harus digunakan secara baik, dan semaksimal mungkin untuk kepentingan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, termasuk pengalokasian anggaran yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hal ini tentu menjadi perhatian dan komitmen kita semua,” pungkas Sri. (*)