JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO–Partai Golkar Jambi menghadapi krisis internal menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan pada 20 Agustus 2024.
Ketua DPD Golkar Sarolangun, Tontawi Jauhari, secara mendadak dipecat dari jabatannya, memicu gejolak politik di tingkat partai.
Tontawi Jauhari, yang juga merupakan Ketua DPRD Sarolangun, menerima surat pemecatan pada 16 Agustus 2024.
Surat tersebut, yang dikirim dalam format PDF, menyebutkan bahwa Tontawi digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Endria.
BACA JUGA:Golkar Tunggu Kesepakatan Terakhir dari Bamsoet, Bahlil, dan Agus untuk Calon Ketua Umum
BACA JUGA:Bamsoet Berencana Negosiasi dengan Agus Gumiwang dan Bahlil Mengenai Pencalonan Ketum Golkar
“Saya sangat terkejut dengan pemecatan ini karena tidak ada pemberitahuan atau peringatan sebelumnya. Keputusan ini jelas melanggar Peraturan Organisasi (PO) partai,” kata Tontawi.
Tontawi menilai pemecatannya tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan menyebut adanya kesalahan dalam surat pemecatan yang mengklaim adanya rekomendasi dari sembilan DPD Golkar kabupaten/kota di Jambi.
Setelah meneliti, Tontawi menemukan bahwa beberapa DPD yang disebutkan, termasuk Fikar Azami dari Sungai Penuh dan Herman Efendi dari Merangin, membantah memberikan rekomendasi tersebut.
“Ini adalah rekayasa dan manipulasi. Saya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan tuduhan yang menyebutkan bahwa ia merendahkan pimpinan, menilai bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.
BACA JUGA: Gibran Belum Muncul, Peluang Bahlil Menguat Jadi Ketum Partai Golkar
BACA JUGA:Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Rubah Peta Politik Jambi?
Tontawi mencurigai pemecatan ini berkaitan dengan persaingan untuk mendapatkan rekomendasi Golkar dalam Pilkada Sarolangun.
“Pemecatan ini datang pada saat yang sangat sensitif, hanya beberapa hari sebelum Munas. Ini jelas merupakan langkah politik,” ungkap Tontawi.