JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri pembiayaan, termasuk fintech peer-to-peer (P2P) lending, berperan penting dalam mengurangi dampak penurunan daya beli masyarakat.
"Kami melihat bahwa industri multi finance dan P2P lending tetap stabil dan mampu mengatasi risiko penurunan daya beli, berkat pertumbuhan yang konsisten dalam sektor ini," ungkap Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, dalam konferensi pers di Jakarta yang dikutip jambiekspres.co dari Antara.
Agusman menjelaskan bahwa pertumbuhan piutang pembiayaan pada Juli 2024 mencapai 10,53 persen year on year (yoy), dengan total mencapai Rp494,10 triliun.
BACA JUGA:OJK Ungkap Nilai Perputaran Ekonomi Industri Halal Indonesia Capai Rp36 Triliun
BACA JUGA:OJK Jambi Catat 14.099 Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar
Sementara itu, sektor P2P lending menunjukkan peningkatan outstanding pembiayaan sebesar 23,97 persen yoy, mencapai Rp69,39 triliun.
"Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa baik industri multi finance maupun P2P lending memiliki potensi untuk terus berkembang ke depan," tambah Agusman.
Dalam laporan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa deflasi yang berlangsung selama empat bulan terakhir di 2024 disebabkan oleh pasokan yang berlimpah.
BPS mencatat deflasi bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,03 persen pada Agustus 2024, sementara inflasi tahunan (year-on-year/yoy) tercatat 2,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,06.
BACA JUGA:OJK Minta Bank Tingkatkan Due Diligence untuk Cegah Transaksi Judi Daring
BACA JUGA: OJK Ungkap Kerugian Investasi Ilegal Capai Rp603,9 Miliar pada 2023
Terkait dengan dampak pada daya beli masyarakat, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara deflasi dan pendapatan masyarakat.
"Fenomena deflasi ini lebih terkait dengan sisi penawaran. Kami perlu melakukan kajian lebih mendalam untuk memastikan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat," jelas Pudji saat konferensi pers BPS di Jakarta. (*)