Pemprov Bentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat
JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM). Hal itu lantaran fenomena masih adanya Orang Dengan Ganggu Jiwa (ODGJ) yang masih dipasung tahun ini.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Mukhtamar Hamdi selaku pejabat yang membidangi ini.
"Di Provinsi Jambi sendiri masih ditemukan kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung. Data dari Januari sampai dengan November 2023 ditemukan kasus baru pasung sebanyak 42 orang (kasus skizofrenia), tersebar di beberapa kabupaten/kota," ungkapnya.
Ditambahkannya, bahkan kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang sangat signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data WHO Tahun 2016, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta orang terkena skizofrenia, serta 47,5 juta orang terkena dimensia.
Lanjut Mukhtamar, kesehatan jiwa merupakan bagian penting terhadap terciptannya sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan sekaligus merupakan aset bangsa yang berharga. Untuk itu, menjaga kesehatan jiwa seluruh masyarakat Provinsi Jambi merupakan tugas semua pihak.
"Sehingga dipandang perlu adanya suatu wadah yang dapat menampung masalah kesehatan jiwa ini dengan membetuk Tim Pengarah Kesehata Jiwa Masyarakat (TP-KJM) dan sekretariatnya berada di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi," sebut Mukhtamar.
TP-KJM merupakan suatu wadah yang berperan serta menanggulangi berbagai masalah kejiwaan yang terjadi dalam masyarakat karena berbagai macam akibat misalnya korban konflik, korban kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban penyalahgunaan narkotika serta akibat lainnya.
"Selain itu Tenaga layanan kesehatan jiwa perlu terus ditingkatkan kompetensinnya secara konsisten sehingga tenaga layanan kesehatan jiwa ini semakin mampu menjembatani kebutuhan layanan kesehatan jiwa masyarakat di Provinsi Jambi ini dengan baik," sebutnya.
"Masalah kesehatan jiwa adalah masalah yang sangat mempengaruhi produktivitas dan kualitas kesehatan perorangan maupun masyarakat yang tidak mungkin ditanggulangi oleh satu sektor saja, sehingga perlu kerjasama lintas sektor," pungkasnya. (aba)