JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Pengadilan Negeri Jambi menggelar sidang perdana kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa atas nama Affandi Susilo alias Ko Apex, pada Kamis (19/09/2024) kemarin.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dominggus Silaban dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Dalam surat dakwaan tersebut, JPU menyatakan bahwa terdakwa didakwa pertama pasal 263 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait Tindak Pidana Pemalsuan.
BACA JUGA:Ko Apex Jalani Sidang Perdana Kasus Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan
BACA JUGA:Berkas Perkara Ko Apex Dilimpahkan, Tinggal Tunggu Jadwal Sidang
Dan kedua, terdakwa didakwakan pasal 374 KUHP terkait penggelapan dalam jabatan, subsidair pasal 372 KUHP mengenai penggelapan.
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Jambi saat dikonfirmasi membernarkan hal ini dan sidang ini akan dilanjutkan pada pekan depan.
"Bahwa agenda persidangan Minggu depan pada Kamis tanggal 26 September 2024, dengan agenda pembacaan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa," katanya.
Diketahui , Kepolisian Daerah Jambi telah melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan dengan tersangka Affandi Susilo alias Ko Apex ke Kejaksaan atau Tahap II, pada Senin malam 26 Agustus 2024 dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
BACA JUGA:Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan, Ko Apex Kembali Ditahan
BACA JUGA:Kasus Ko Apex Terkait Penggelapan dan Pemalsuan Dokumen Segera Dilimpahkan
Sebelumnya, Ko Apex sempat dibebaskan dari tahanan rutan Mapolda Jambi setelah masa penahanannya selama 60 hari habis, pada Minggu malam 11 Agustus 2024 lalu.
Ko Apek yang merupakan Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra (SBS) di Jambi dilaporkan ke Polda Jambi terkait kasus dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dan Penggelapan Dalam Jabatan pada 17 April 2024 lalu. Kerugian ditafsirkan mencapai Rp 31 miliar.
BACA JUGA:Ko Apex Bebas Demi Hukum Dari Rutan Polda Jambi Masa Penahanan Habis
BACA JUGA:Ko Apex Bebas dari Rutan Polda Jambi, Ini Alasan di Balik Pembebasannya