JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mencatat realisasi pembangunan sekolah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah mencapai 60 persen. Dana APBN yang ditransfer ke APBD ini digunakan untuk memperbaiki gedung sekolah di SMA Negeri di 9 kabupaten/kota, sedangkan 2 daerah lainnya tak masuk DAK tahun ini dan diprioritaskan tahun depan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsurizal mengatakan, hingga akhir September, pemantauan pihaknya realisasi DAK baik.
"Rata-rata baik sudah di atas 60 persen dan masuk pencairan tahap kedua," katanya kepada Jambi Ekspres.
Pihaknya optimis pekerjaan DAK fisik ini bisa selesai 100 persen di akhir tahun. Ia menjelaskan, untuk SMA memang pekerjaan tahun ini hanya dilakukan di 9 kabupaten/kota.
BACA JUGA:Korupsi Dana PKK Senilai 1,7 Miliar, Polisi Periksa 17 Orang Saksi
BACA JUGA:Pemkab Biak Targetkan Penyaluran Dana Desa Capai 100 Persen Oktober
"Sedangkan 2 lainnya, yakni, kota Sungai Penuh dan Tanjung Jabung Timur tak mendapatkan karena ketersediaan pagu dari pusat. Nanti tahun 2025 akan jadi prioritas," sebutnya.
Ditambahkan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang SMA Disdik Provinsi Jambi, Iwan Safri, pekerjaan DAK fisik tahun ini seperti pembangunan ruang kelas baru, perbaikan ruang Kepala Sekolah, Guru serta pembangunan Laboratorium fisika, hingga Toilet.
"Total ada 123 paket pekerjaan. Dengan total anggaran DAK Rp 43,1 Miliar. Ini sangat bermanfaat untuk pembangunan fasilitas di satuan pendidikan," sebutnya.
Dijelaskannya, untuk saat ini sudah masuk tahap pencairan tahap 2. Yakni sebanyak 45 persen dari anggaran berhak diambil. Nantinya untuk pencairan tahap ketiga bisa diambil jika pekerjaan sudah progres 65 persen.
"Tahap pertama itu pencairannya 25 persen, tahap 2 sebanyak 45 persen dan tahap tiga sisanya," kata Iwan.
Pekerjaan fisik itu dilakukan dengan jenis swakelola. Atau diserahkan teknisnya kepada Kepala Sekolah, dimana oleh Disdik dibentuk tim persiapan, tim ahli perencana hingga fasilitator.
"Dan dari pihak Disdik juga selalu melakukan pemantauan. Apalagi ada juga pendampingan yang dilakukan oleh instansi vertikal seperti Kejati Jambi," terangnya. (*)