JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Pemerintah Kota Jambi telah mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk 3.295 posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Proses pendaftaran ini akan dilakukan dalam dua tahapan, memberikan kesempatan bagi berbagai kalangan untuk bergabung dalam layanan publik.
Andika Wahyu, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi (PPI) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, menjelaskan bahwa tahap pertama pendaftaran dimulai pada 1 hingga 20 Oktober 2024.
BACA JUGA:Pemkab Muarojambi Terima 2.488 PPPK, Tanjabbar Terima 550 PPPK
Pendaftaran tahap ini diperuntukkan khusus bagi pelamar prioritas, termasuk guru serta diploma empat bidan pendidik tahun 2023, mantan tenaga honorer kategori dua (eks THK-II), dan tenaga non-ASN yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tahap kedua pendaftaran dijadwalkan berlangsung dari 17 hingga 31 November 2024, dan akan dibuka bagi tenaga non-ASN yang saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di daerah.
Andika memastikan bahwa jumlah formasi yang disediakan oleh Pemkot Jambi dirancang untuk dapat mengakomodasi seluruh tenaga honorer yang ada saat ini.
Dari total 3.295 formasi, rincian terdiri dari 422 formasi untuk guru, 87 untuk tenaga kesehatan, dan 2.786 untuk tenaga teknis.
BACA JUGA:Peserta yang Gagal SKTT Tahun 2023 Bakal Diangkat Jadi PPPK
BACA JUGA:Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 Sudah Diumumkan, Ini Jadwal Lengkapnya
Ini menunjukkan komitmen Pemkot Jambi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan SDM.
Pengumuman hasil kelulusan untuk tahap pertama dijadwalkan pada Desember 2024, sedangkan untuk tahap kedua, hasilnya akan diumumkan pada April 2025.
Andika mengingatkan kepada para pelamar agar memperhatikan dengan seksama persyaratan dan tahapan seleksi yang telah ditentukan, untuk menghindari kemungkinan kegagalan dalam pendaftaran.
Sebelumnya, Pemkot Jambi telah mengajukan 4.018 formasi PPPK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), namun hanya 3.295 formasi yang disetujui.