JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa keputusan untuk mengadakan pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sepenuhnya berada di tangan Megawati.
"Ibu Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis ini," ujar Hasto kepada wartawan setelah acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Khusus PDIP Sumatera Utara di Medan.
Ia menjelaskan bahwa Megawati dan PDIP berkomitmen untuk membangun kemitraan demi kemajuan bangsa, terutama dalam menghadapi isu-isu krusial seperti pangan, deflasi, dan penurunan daya beli masyarakat, yang diharapkan menjadi perhatian penting bagi kabinet Prabowo.
BACA JUGA:Sebelum Pelantikan, Prabowo Berharap Bertemu Megawati
BACA JUGA:Jubir Sebut Prabowo dan Megawati Siapkan Pertemuan Sebelum Pelantikan Presiden
Hasto menilai bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo adalah langkah yang positif.
Ia mengingatkan bahwa kolaborasi di antara mereka telah ada sejak lama, termasuk saat Megawati menjadi calon presiden yang berpasangan dengan Prabowo pada tahun 2009.
"Pertemuan ini merupakan hal yang sangat konstruktif. Tidak ada masalah antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Dalam konteks Pilpres 2009, mereka memiliki kesamaan platform terkait pertanian, ekonomi, dan energi. Untuk kepentingan bangsa, kerja sama sangat diperlukan," tambah Hasto.
Ia juga menekankan bahwa meskipun PDIP memerlukan kritik sebagai penyeimbang dalam demokrasi, prioritas tetap pada kepentingan nasional.
Saat ditanya tentang kapan pertemuan akan dilaksanakan, Hasto menyatakan bahwa komunikasi politik sedang berlangsung secara intensif.
BACA JUGA:Eriko Sebut Megawati Tersenyum Menyambut Kabar Pertemuan Prabowo
BACA JUGA:Serahkan Penentuan Jatah Menteri kepada Prabowo-Gibran
"Partai sedang dalam proses konsolidasi. Jelas ada konektivitas psikologis dan historis yang perlu dijaga," tuturnya.
Mengenai kemungkinan kerja sama antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, termasuk penempatan menteri dari PDIP, Hasto menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah prerogatif presiden terpilih.
"Kami menghormati keputusan tersebut karena penempatan menteri adalah hak prerogatif presiden. Dengan tantangan yang ada, kami berharap kabinet yang terbentuk adalah kabinet yang profesional dan mampu menyelesaikan isu-isu di masa depan," ungkap Hasto.
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan harapannya agar pertemuan dengan Megawati bisa terlaksana sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.
BACA JUGA:Pertemuan Prabowo dan Megawati, PDIP Tetap Bersikap Kritis Terhadap Pemerintahan
BACA JUGA:Pertemuan Prabowo dan Megawati Diprediksi Akan Membawa Manfaat Positif untuk Indonesia
"Semoga pertemuan ini dapat terwujud sebelum pelantikan," ujarnya setelah menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 di Jakarta. (*)