Terkait Rencana Pembangunan Stockpile PT SAS di Aur Duri
JAMBI - Rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batu bara, di kawasan Aurduri, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura sepertinya segera terwujud.
Penolakan dari masyarakat setempat terhadap rencana pembangunan stockpile batu bara yang dikerjakan oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT. SAS), tidak lagi diamini pemerintah.
Pemerintah bahkan melakukan upaya percepatan pembangunan lokasi stockpile tersebut. Menyusul realisasi jalan khusus batu bara yang akan diselesaikan.
Penjabat Walikota Jambi, Sri Purwaningsih mengaku, pihaknya sudah mengikuti pertemuan dengan gubernur Jambi di rumah dinas gubernur. Pertemuan tersebut membahas tekait percepatan stockpile batu bara yang dikerjakan PT SAS.
"Kita ikuti saja, kemarin (Senin,red) sudah ada pertemuan di kantor gubernur," kata Sri, Selasa, (28/11/2023).
Saat ditanya apakah Pemeritnah Kota Jambi masih menolak pembangunan stockpile yang akan dibangun PT SAS di kawasan Aurduri, Sri mengaku tidak menolak.
"Pemerintah Kota Jambi tidak menolak PT SAS. Kita bagian dari satu barisan pemerintah. Pemerintah Kota Jambi, Provinsi Jambi dan pemerintah pusat itu satu baris," imbuhnya.
"Apabila ada kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi, kita ikuti. Namun kita punya tugas juga bagaimana kebijakan ini sesuai dengan ketentuan perutaruan perundang-undangan. Hanya itu," tambahnya.
Kata Sri, dari hasil rapat bersama gubernur itu, akan dibentuk tim untuk menyelesaikan persoalan PT SAS.
"Hasil rapat dengan gubernur informasinya akan dibentuk tim, kita ikuti saja apa yang dilakukan tim itu," tuturnya.
Ditanya apakah Pemkot Jambi akan membantu sosialisi kepada mayarakat Aurduri, mengingat adanya penolakan masyarakat terhadap lokasi stockpile batu bara tersebut, Sri mengaku pihaknya belum masuk ke arah teknis.
"Kita makmum saja. Pemkot belum mengarah ke teknis," tutupnya.
Sementara itu, Staf Ahli Walikota Jambi yang merupakan ketua tim penanganan permasalahan PT SAS, Amirullah menjelaskan, dalam rapat bersama Gubernur Jambi itu, bahwa Pj Walikota Jambi tetap meminta agar Pemprov Jambi dapat meninjau kembali izin yang ada.
"Izin bukan kita yang keluarkan. Ibu Pj minta agar izin ditinjau ulang, sesuai tidak dengan RT/RW. Kalau tidak sesuai, berarti sudah dipastikan bukan menolak lagi. Itu artinya tidak boleh dibangun di sana," pungkasnya. (hfz)