JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM mengatakan Ketimpangan dokter spesialis di daerah antara kota dan desa akan menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nantinya.
Ketika diwawancarai di Jakarta Jumat (11/10) kemarin, mantan anggota Komisi kesehatan DPR RI itu mengatakan masalah ketimpangan dokter masih menjadi masalah serius yang dialami Indonesia.
Dalam hal ini mengatakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio dokter per pasien yang masih rendah di dunia yakni 0,4 dokter per 1.000 penduduk.
BACA JUGA:SAH tegaskan Program HKTI Manfaatkan Lahan Kosong Ketahanan Pangan
“Data PB IDI menyoroti bahwa salah satu permasalahan utama dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia adalah ketimpangan distribusi dokter. Banyak dokter yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil tidak memiliki akses layanan kesehatan yang memadai,” ungkapnya.
Selanjutnya tokoh yang dijuluki bapak beasiswa Jambi itu menyebutkan masalah di Tanah Air bukan hanya ketimpangan dokter spesialis.
Masalah lainnnya ialah kurangnya ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur yang tidak memadai.
Distribusi dokter dan sumber daya yang tidak merata ini menghambat kemampuan negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warganya, khususnya di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani.
BACA JUGA:Visi SAH Tentang Pembangunan Kesehatan Berbasis Perdesaan
BACA JUGA:Pentingnya Pemerataan, SAH Ingatkan Jangan Ada Desa yang Tertinggal
“Kurangnya dokter di daerah-daerah tertentu menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan ini adalah masalah yang tidak bisa kita abaikan,” tegasnya.
Selain itu, SAH juga mengatakan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan seringkali kekurangan peralatan dasar, sehingga dokter tidak dapat memberikan perawatan yang memadai.
Obat-obatan, juga persediaannya terbatas sehingga pasien tidak memiliki akses terhadap pengobatan yang mereka perlukan.
Terakhir SAH menyampaikan bahwa problem kesehatan ini bukan hanya masalah dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi memerlukan peran penting semua komponen bangsa termasuk organisasi profesi, LSM, kelompok akademisi, swasta, media massa dan sosial, dan tentunya masyarakat sendiri sebagai garda terdepan agen perubahan transformasi kesehatan.