Semua suku besar harus diwadahi.
Semua golongan terwakili.
Semua aliran tertampung.
Semua agama.
Semua profesi.
Orang luar dan dalam. Musuh apalagi kawan. Batak dan Dayak.
Pribumi nonpribumi.
Tua muda.
Pusing.
Yang selalu ada sejak dulu: Jawa, Sunda, Batak, Minang, Makassar, Aceh, Bali, dan NTT. Di kabinet apa pun. Presiden siapa pun.
Pun ketika Bung Karno membentuk "Kabinet 100 Menteri". Banyaknya menteri bertujuan untuk merangkul sebanyak mungkin spektrum.
Waktu itu bangsa lagi terancam pecah: pro Soekarno dan anti Soekarno. Itu akibat peristiwa G30S/PKI yang terjadi tiga atau empat bulan sebelumnya.
Bung Karno saat itu masih menjabat presiden tapi praktis tidak punya kekuasaan. Perintahnya tidak didengar. Keputusannya tidak dijalankan. Di lapangan Pak Hartolah yang berkuasa --dengan pangkat "hanya" mayor jenderal tapi mengendalikan tentara sepenuhnya.
Bung Karno masih berusaha untuk kembali berkuasa dalam arti yang sesungguhnya. Pembentukan Kabinet Dwikora II adalah salah satu upaya untuk kembali mengambil kekuasaan itu.
Tentu ada pihak yang tidak ingin Bung Karno mendapatkan kekuasaannya lagi. Ejekan "Kabinet 100 Menteri" adalah salah satu cara untuk "merusak" nama baik kabinet itu --kebetulan memang banyak yang namanya tidak baik.
Akhirnya kabinet 100 Menteri tersebut memang tidak bisa bekerja --tidak punya waktu.