JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Pakar Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengatakan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang baru saja dilantik memiliki modal kuat untuk memimpin kementerian tersebut, meski dihadapkan dengan beragam tantangan.
Namun, menurut Firman, Meutya dihadapkan dengan tantangan besar di era teknologi yang terus berkembang, terutama terkait kecerdasan buatan (AI) dan keamanan data.
"Beliau berangkat dari jurnalis dengan pengalaman di salah satu media, lalu memiliki jam terbang tinggi saat menjabat di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan informasi. Bekal ini tentu menjadi modal penting. Namun, sekarang beliau akan diuji dengan perkembangan AI yang sangat cepat dan persoalan kebocoran data yang belum terselesaikan," kata Firman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Firman juga menyoroti bahwa sebagian besar aspek kehidupan, termasuk kejahatan, kini telah beralih ke platform digital, seperti judi online, hingga penyebaran paham radikal yang semuanya kini hadir di ruang digital.
BACA JUGA:Kemendikbudristek Jadikan Digitalisasi Solusi Genjot Mutu Kampus
BACA JUGA:Proyeksi Transaksi Ekonomi Digital Indonesia Mencapai 360 Miliar Dolar pada 2030
Selain itu, tantangan besar lainnya adalah soal keamanan data nasional, yang sempat beberapa kali kebobolan, yang hingga kini menurut Firman belum ada solusi yang matang untuk masalah tersebut. Sehingga, tugas besar menanti untuk menjaga ekosistem digital tetap aman dan produktif.
Tak sampai di situ, perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai Firman sebagai langkah yang tepat.
“Sekitar 70 persen kehidupan kita saat ini terjadi di ruang digital. Oleh karena itu, nama ini harus mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dunia digital yang berbeda dari dunia analog. Tidak sekadar tren, tapi dengan visi yang jelas," ungkap Firman.
Dengan perkembangan AI seperti teknologi deepfake dan tantangan privasi digital yang kian kompleks, Kementerian ini diharapkan mampu merespons dengan cepat dan efektif.
“Artificial intelligence bisa menciptakan persona yang mirip manusia, hingga sulit membedakan yang asli dengan yang artifisial. Ini memerlukan pendekatan yang berbeda, baik dari sisi undang-undang maupun teknis verifikasi,” jelas Firman.
Firman menekankan bahwa perubahan nama kementerian ini sudah tepat, namun harus diikuti dengan pemahaman yang mendalam dan implementasi yang cermat untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi. (ant)