Sebenarnya sulit mencari pembenaran teoritisnya. Saya hubungi ahli-ahli ekonomi. Tidak satu pun yang menemukan teorinya: mengapa tidak dipisahkan.
"Saya pun sudah begitu yakin kali ini akan benar-benar dipisah," ujar Prof Dr Didik J. Rachbini. "Ternyata tidak jadi juga," tambahnya.
Prof Rachbini menduga batalnya rencana itu semata faktor Sri Mulyani. Bisa jadi Sri Mulyani mau menjadi menkeu dengan syarat itu: tetap satu.
Ide awal Prabowo itu datang dari tim ahli ekonominya. Ketuanya: Buhanuddin Abdullah –mantan gubernur Bank Indonesia. Dengan Kemenkeu dipisah, pendapatan negara bisa naik. Sampai 23 persen.
Alasan lain: tanpa perubahan, pendapatan negara akan begitu-begitu saja. Rasio pajak tidak akan pernah melewati angka 12 persen. Padahal idealnya harus sudah 15 persen.
Tapi semua itu baru teori. Burhanuddin sendiri sekarang menjabat komisaris utama PLN yang baru. Menggantikan mantan gubernur BI dan Menkeu Agus Martowardojo.
Akhirnya Kemenkeu Satu yang dipilih Prabowo. Toh selama ini pendapatan negara selalu mencapai angka yang ditargetkan. Pilih aman.
Tiga tahun terakhir saya sering terlibat di acara-acara Kemenkeu tingkat provinsi. Dalam setiap acara selalu ditulis motto baru: Kemenkeu Satu.
Mula-mula saya tidak mengerti maksudnya. Ternyata ada asbabun nuzulnya: begitu sulit menyinkronkan bagian-bagian besar dalam Kemenkeu. Semuanya raja: pajak, bea cukai, perbendaharaan, anggaran, dan banyak lagi.
Maka kampanye besar-besaran pun dilakukan. Penyatuan budaya kerja Kemenkeu: orang Kemenkeu bisa dipercaya.
Gencarnya kampanye Kemenkeu Satu mungkin hanya kalah seru dengan kampanye budaya kerja di Kementerian BUMN: ber-AKHLAK.
Mungkin kampanye Kemenkeu Satu sudah begitu berhasilnya sehingga kemesraan itu janganlah cepat berlalu.(Dahlan Iskan)