JAKARTA- Anggota Dewan Etik Perkumpulan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Prof. Hamdi Muluk dinilai tidak jujur terkait survei LSI dan Poltracking Indonesia di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Direktur Riset Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan Dewan Etik tak jujur merujuk terkait pergantian primary sampling unit (PSU) pada survei LSI dan Poltracking.
"Saat pertemuan dewan etik, Prof Hamdi cerita soal susahnya mendapatkan izin survei di Jakarta. Prof Hamdi mempertanyakan Poltracking, kenapa sedikit penggantian PSU. Sekarang ceritanya justru terbalik, LSI justru lebih sedikit penggantian, hanya satu PSU klaimnya," kata Masduri.
Masduri menyebut Hamdi Muluk juga tidak jujur kepada publik terkait survei LSI dan Poltracking. Kata dia, Poltracking sangat ketat dalam pergantian PSU survei.
Masduri membeberkan Poltracking hanya mengganti PSU di tiga kelurahan, itu karena terhalang kawasan elite di Jakarta. Pasalnya, kawasan elite tersebut tidak bisa diakses oleh orang luar.
"Poltracking sangat ketat dalam proses sampling. Bagi kami PSU 200 kelurahan yang didapat dari proses sampling pertama kali, merupakan unit sampel utama, yang harus dipertahankan untuk tidak ada perubahan PSU, kecuali karena kendala yang mengharuskan tidak ada pilihan lain, selain mengganti PSU," ujar Masduri.
"Karena itu, dalam pelaksanaan survei di Jakarta, hanya ada pergantian PSU pada 3 kelurahan, karena banyaknya kawasan elite yang tidak bisa diakses oleh surveyor. Kami sangat ketat terhadap pergantian PSU, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data," tambahya.
Sebelumnya, Hamdi Muluk mengemukakan LSI banyak melakukan pergantian PSU. Pergantian PSU LSI ini mencapai jumlah 60 dikarenakan sulitnya proses administrasi.
Pernyataan ini juga terekam saat sidang pemeriksaan pertama antara hasil survei LSI dan Poltracking. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober lalu. (gwb)