JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO–Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada Satuan Tugas (Satgas) PDIP untuk berada dalam kondisi siaga satu menjelang Kongres PDIP yang akan digelar pada 2025.
Perintah tersebut diberikan setelah adanya indikasi dari berbagai pihak yang berupaya mengganggu stabilitas internal partai. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah kemunculan baliho dan spanduk yang menyerang PDIP serta Megawati.
Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta, menyatakan bahwa DPP PDIP mencurigai adanya pihak luar yang berusaha menciptakan kekacauan dalam partai.
Ia mengungkapkan bahwa baliho dan spanduk yang berisi serangan terhadap partai dan ketua umumnya telah memicu kemarahan di kalangan seluruh kader PDIP.
BACA JUGA:Perintah Megawati, PDIP Resmi Pecat Jokowi
BACA JUGA:Hasto: Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian PDIP
“Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut, situasi internal PDIP saat ini telah berada dalam kondisi siaga satu. Kami siap memberikan reaksi tegas terhadap upaya-upaya yang berusaha mengacaukan PDIP menjelang Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada 2025,” kata Ronny.
Menurut Ronny, serangan terhadap Megawati dan PDIP itu tidak hanya datang dari baliho dan spanduk, tetapi juga melalui berbagai bentuk kampanye yang mencoba menggoyahkan soliditas partai. Ia menekankan bahwa PDIP adalah partai politik yang sah sesuai dengan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.11.02 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa perubahan struktur dan kepengurusan PDIP sah untuk periode masa bakti 2019-2024, yang diperpanjang hingga 2025.
“Keabsahan PDIP sebagai partai politik tidak bisa diganggu gugat. Ini adalah dasar yang sangat kuat bagi kami untuk terus menjalankan tugas politik kami,” ujar Ronny.
Ia menjelaskan bahwa perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang berlangsung hingga 2025 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta telah disahkan dalam Rakernas V PDIP pada 2024. Perpanjangan masa kepengurusan tersebut juga merupakan kewenangan prerogatif Ketua Umum yang sesuai dengan amanat Kongres Partai.
Dalam kesempatan tersebut, DPP PDIP juga menunjukkan cuplikan video dari sejumlah pengurus DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDIP yang menegaskan komitmen mereka untuk tetap solid dan siap melawan segala bentuk ancaman terhadap Megawati dan PDIP. Video tersebut menunjukkan para pengurus partai yang menegaskan kesiapannya untuk mempertahankan nama baik partai serta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Soliditas kami sebagai partai akan selalu terjaga. Kami siap untuk melawan siapa saja yang mencoba merusak atau menghancurkan PDIP dan menyerang Megawati,” tegas Ronny.
Sementara itu, dalam pernyataannya, PDIP menegaskan bahwa Kongres 2025 akan menjadi ajang penting untuk memperkuat posisi partai dan menyatukan seluruh kader dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks. PDIP berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas serta integritas partai menjelang dan pasca kongres.
Ronny menambahkan bahwa DPP PDIP akan terus memantau perkembangan situasi dan menjaga agar segala bentuk upaya yang merusak internal partai dapat segera diatasi. PDIP juga berharap masyarakat dapat melihat bahwa partai ini tetap berdiri tegak dengan kekuatan yang lebih besar, siap menghadapi segala tantangan yang ada. (ant)